Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dewan Pakar Golkar Bantah Rekomendasikan Munaslub Ganti Ketum Airlangga

        Dewan Pakar Golkar Bantah Rekomendasikan Munaslub Ganti Ketum Airlangga Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni, menepis isu rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

        Dia menilai, ada pihak yang sengaja menghembuskan isu pergantian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, pada Minggu (9/7/2023) lalu.

        Baca Juga: Ada Penumpang Liar Ganggu Posisi Airlangga Hartarto Lewat Isu Munaslub Golkar

        "Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekomendasi yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tidak ada," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (14/7/2023).

        Ganjar menuturkan, Dewan Pakar Partai Golkar tidak memiliki kewenangan dan hak untuk mengondisikan pelaksanaan Munaslub. Dia menegaskan, keputusan Munaslub sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

        "Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," jelasnya.

        Dia menyebut, Munaslub hanya dapat terselenggara jika di dalamnya terdapat kegentingan yang menempatkan posisi partai terancam. Ganjar menyebut, hal itu sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

        Ganjar juga menilai, isu Munaslub merupakan gejolak atas dinamika dan dialektika perkembangan politik kepartaian Partai Golkar. Sebagaimana rekomendasi pada poin kedua, kata Ganjar, Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023.

        Kendati demikian, Ganjar juga menegaskan bahwa rekomendasi itu bersifat limitatif. Adapun rekomendasi itu diberikan dengan tujuan memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.

        "Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.

        Lebih lanjut , Ganjar menegaskan bahwa Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019. Oleh karena itu, Rapat Pleno Dewan Pakar Partai Golkar dilakukan.

        Baca Juga: DPP Golkar Klaim Sudah Jalankan 3 Rekomendasi Dewan Pakar, Apa Saja?

        "Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat Munas itu," tandasnya.

        Sebagaimana diketahui, isu Munaslub Partai Golkar menguat tatkala adanya Rapat Pleno VIII Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7) lalu. Adapun isu tersebut dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

        Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, yang tergabung dalam kelompok itu bahkan telah menyebut beberapa nama untuk menggantikan Airlangga, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, hingga Agus Gumiwang Kartasasmita.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: