Penasihat RepDem Beathor Suryadi menilai kabar mengenai adanya dukungan pendanaan kepada Relawan Projo dari Prabowo Subianto yang disebut mencapai Rp40 miliar adalah hal yang lumrah dalam kerja-kerja politik.
Menurut Beathor, harga Rp40 miliar itu sebanding dengan luas wilayah yang disepakati untuk menjadi target kemenangan bagi Prabowo Subianto.
"Selama ini, kerja kemenangan relawan itu profesional, terikat dengan target angka, jumlah personil dan biaya," kata Beathor dalam keterangan kepada awak media, Minggu (16/07/2023).
Beathor menambahkan pihak Relawan Projo sudah mempunyai daftar nama nama Relawan Jokowi yang memiliki tim di tiap desa-desa, kecamatan per wilayah.
Maka, bila Projo menjadikan DKI sebagai wilayah kerja, dan ibu kota terdiri dari 5 wilayah dan 1 kabupaten, jumlah kecamatannya 47, jadi sasaran 40 milyar adalah sebanding.
Ia mencontohkan, untuk menguasai Banten, kata Beathor butuh biaya Rp40 miliar. Nah, dana yang lebih besar, dibutuhkan untuk pemenangan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Kemenangan itu, menguasai TPS-TPS yang ada di desa, maka keberadaan Relawan dihitung per Kecamatan, gerak mobilisasi operasi massa pemilihnya adalah warga desa. Sehingga tiap kecamatan memiliki angka kemenangan yang menjadi target kerja relawan,” jelas dia.
Kalkulasi itu, menurut Beathor sejalan dengan semangat Undang-Undang Pemilu dimana sudah berubah dari pemilihan perlemen, yang saat ini berubah pemilihan langsung.
"Melihat bahwa kondisi sekarang adalah UU, dulu pemilunya tidak langsung, pemilihan oleh parlemen. Disitu pakai pemilihan parlemen sehingga tidak melibatkan masyarakat dan relawan," kata Beathor ketika dikonfirmasi wartawan.
Dengan model terbuka dan sangat kapitalis saat ini, kata dia, mau tidak mau membangun relawan, dan tentunya butuh uang banyak untuk menggerakan ke titik lain.
"Itu semuanya uang. Kita melihat satu kecamatan antara 15-20 desa, maka kalau menggundang butuh mobilisasi masyarakat atau relawan," kata dia.
Jadi menurutnya sangat pantas bila anggaran itu membutuhkan uang besar. Misal, satu kecamatan membutuhkan anggaran Rp1 miliar.
"Satu kecamatan membutuhkan Rp1 miliar maka sangat pantas," kata dia.
Dari mobilisasi masyarakat itu, maka secara otomatis bisa memperoleh kemenangan. Karena relawan itu tersebar di berbagai daerah di desa-desa. Kembali lagi, kata Beathor karena sistem pemilu yang memang sudah berubah.
"Itu wajar karena sistemnya berubah. Mereka (parlemen) yang mengubah UU, sehingga butuh uang banyak. Mau-mau tidak mau, karena butuh menang. Itu target, kalau mau menang karena kita bicaranya data basis yang di memiliki desa," jelas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: