Ajak Semua Pihak Tangkal Hoaks di Pemilu 2024, Anggota Komisi III DPR Singgung Pesan Prabowo

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, meminta semua pihak dapat menahan diri agar tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks saat Pemilu 2024.

Dia menilai, semua pihak yang terlibat dalam konstentasi pemilu seperti partai politik, kader, hingga simpatisan agar dapat mengedepankan visi misi kebangsaan daripada harus menyebarkan hoaks.

Baca Juga: Pilpres 2024 Harus Kedepankan Politik Gagasan, Sudirman Said: Pemilu Bukan Ring Tinju

"Saya kira hal-hal ini perlu dilakukan, kita harus menahan diri agar tidak melakukan black campaign. Pesan Pak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, red) kepada kita, harus tetap tenang dan kedepankan beradu visi untuk memajukan negara ini, itu pesannya," kata Wihadi dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Antisipasi Hoax Jelang Pemilu 2024", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Wihadi mengatakan bahwa sekarang masyarakat lebih percaya media sosial atau medsos dibandingkan berita yang ada di media mainstream. Karena itu, dia menilai hal tersebut menjadi tugas semua pihak seperti pers untuk bagaimana memberikan sajian berita yang lebih terpercaya sehingga masyarakat yakin kepada media mainstrem, bukan kepada medsosnya.

"Saya kira hal ini perlu ada satu pengawasan. Terhadap medsos dalam undang-undang ITE sebenarnya sudah jelas, cuman memang medsos ini boleh dikatakan tidak terbendung, dalam satu menit itu bisa sekian mereka bisa posting, sekian juta orang bahkan," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, pers harus bisa menghalau munculnya hoaks di tengah masyarakat dengan menyajikan berita-berita terpercaya berisi pernyataan narasumber yang terverfikasi kebenarannya.

Dalam diskusi tersebut, anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Herman Khaeron, menilai munculnya informasi bohong atau hoaks disebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hal itu, menurut dia, menyebabkan tidak adanya efek jera para pelaku pembuat hoaks sehingga terus membuat konten hoaks.

Baca Juga: Partai Gelora Jabar Usulkan Prabowo pada Pilpres 2024, Alasannya...

"Hoaks muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum. Karena terkadang ada yang ditindak dan dibiarkan sehingga muncul niat lagi untuk membalas dengan informasi bohong," kata Herman.

Oleh karena itu, dia menilai ke depannya perlu ada regulasi yang tegas, yaitu siapapun yang menggunakan medsos dengan menyajikan konten memecah belah kerukunan dan persatuan, harus ditindak tegas.