MenKopUKM: Pembiayaan Jadi Masalah Pertumbuhan Start-Up

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan permasalahan utama pertumbuhan usaha start-up ialah dari sisi pembiayaan. Karenanya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) terus mempromosikan kepada perbankan untuk menerapkan credit scoring sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.

Menurutnya, dari segi pembiayaan harus diimbangi dengan inovasi. Hal ini pun telah diterapkan di 145 negara sudah diterapkan credit scoring.

Baca Juga: MenKopUKM: IKOPIN University Berperan dalam Studi dan Inovasi Model Bisnis Koperasi

"Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track record digital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul," kata Teten dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Hadir secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya KemenKopUKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan start-up berkualitas.

Luhut menyampaikan, keberadaaan start-up harus perlu didukung Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian besar bagi upaya pengembangan start-up agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Dan hal dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.

"Perlu kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Komitmen untuk menindaklanjuti dalam membangun ekosistem start-up di Indonesia. Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah start-upnya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8 persen oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh," ucap Menkomarves.

Baca Juga: Perubahan Iklim Bisnis Jadi Biang Kerok Badai PHK Startup

Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang turut hadir di acara tersebut mengatakan, dalam mendukung lahirnya start-up, Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.

"Kami juga memiliki tool way terkait hambatan ekspor. Indonesia memiliki 30 perjanjian dagang utamanya di ASEAN, termasuk dengan Timur Tengah, Amerika Latin. Kami juga mengembangkan pasar tradisional tapi nontradisional juga yang potensinya besar sekali," katanya.

Zulhas menyebut, ada empat pilar transformasi perdagangan digital yang terus disasar kementeriannya, yakni, ritel modern, UMKM, Marketplace, dan Lembaga Pembiayaan. Di mana UMKM harus terbuka dengan perubahan, inovatif, dan memiliki kemampuan berkembang. Selanjutnya marketplace, harus bersinergi dengan UMKM melalui rangkaian pelatihan seperti agregasi barang dengan marketplace dan ekspor.

Infrastruktur Digital

Dukungan infrastruktur dalam melahirkan usaha/start-up berkualitas juga perlu ditingkatkan agar Indonesia tak ketinggalan. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, ekosistem digital itu harus ditopang oleh infrastruktur digital yang juga berkualitas.

Baca Juga: Gelar Hari UMKM Nasional, KemenKopUKM Suguhkan Rangkaian Transformasi UMKM Masa Depan

"Tetapi datanya, kecepatan internet kita baru 21,7 mbps, termasuk 100 terbawah dunia. Di ASEAN kita menang dari Laos saja. Thailand itu sudah 100 mbps. Dari sisi harga, data kita murah 0,47 per dolar AS per GB. Di negara maju itu 60 sampai 70 per GB per bulan. Kalau bisa Indonesia itu ditekan sampai 30 GB, sehingga memberikan ruang gerak kemajuan ekonomi digital kita," katanya.

Ekosistem digital khususnya internet kata Menkominfo, masih memiliki problem sendiri. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

"Yang pasti bahwa infrastruktur kita memang harus dibenahi. Banyak Pekerjaan Rumah (PR) bersama, Kominfo akan sangat mendukung dari mulai infrastruktur ke depan. Dalam kemajuan digital, hanya dua kata kuncinya, yaitu transformasi dan inovasi. Kita harus yakin tidak akan tertinggal dengan berbagai dinamika yang ada," kata Menkominfo.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, tidak hanya pembenahan dari sisi infrastruktur digital, dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang berkualitas juga dibutuhkan 9 juta talenta digital ekonomi, agar mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang kini menjadi terbesar ke-3 di dunia.

Baca Juga: OCBC NISP Ventura Ungkap Portofolio Pendanaan Startup-nya di Berbagai Sektor

"Kita hanya ketinggalan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Total angka kita nggak kalah. Jika Indonesia fokus dalam menciptakan talenta digital setidaknya potensi 120 miliar dolar AS bisa kita cetak. Saat ini Indonesia memiliki 2 decacorn dan 13 unicorn," ujar Sandiaga.

"Kalau kita fokus dengan pengembangan tersebut, Indonesia bukan hanya menjadi negara tujuan investasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru," tambahnya.