Harap-harap Cemas, Luhut Tak Ingin Xinyi Grup Pindah dari Rempang ke Malaysia

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berharap perusahaan asal China, Xinyi Grup, tidak mengalihkan proyeksi investasi dari Rempang.

Hal itu dia ungkap menyusul isu Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang dikabarkan tengah merayu Xinyi Grup untuk menaruh investasi di Johor, Malaysia.

"Kita harapkan jangan lah. Dulu kan kekonyolan kita, (investor) lari ke tempat lain," kata Luhut kepada wartawan di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga: Demi Investasi Rp300 Triliun, Bahlil Pastikan Proyek Rempang Eco City Jalan Terus

Luhut sendiri menyebut, persoalan yang terjadi di Rempang saat terjadi karena pendekatan yang kurang pas antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Dia mengaku, selama mengurus pembebasan lahan, tidak pernah menimbulkan masalah.

"Saya pikir itu approach penegakannya kemarin kurang pas. Tapi selama saya yang menangani, banyak pembebasan tanah tidak ada masalah karena kita identifikasi," katanya.

Dia pun menilai masyarakat Rempang sebetulnya menerima Xinyi Grup untuk berinvestasi di wilayahnya. Kendati demikian, Luhut menyebut ada beberapa provokator dalam persoalan yang terjadi di Rempang.

"Rakyat itu pada umumnya mau, karena mereka ada yang mau direlokasi, ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Ada juga yang mau uang saja, cash. Kemudian yang provokator pasti ada itu, pasti dipisah-pisahkan. Jadi saya kira ndak ada masalah sebenarnya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat, jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan.

“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” kata Bahlil, dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).

Bahlil lalu menjelaskan, Pulau Rempang dengan luas mencapai 17.000 hektare akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. 

Baca Juga: Konflik Pulau Rempang: Ekonom Sebut Pemerintah Lebih Prioritaskan Asing Dibanding Penduduk Lokal