Konflik Pulau Rempang: Ekonom Sebut Pemerintah Lebih Prioritaskan Asing Dibanding Penduduk Lokal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertikaian terkait tanah di Pulau Rempang mencerminkan pertarungan sengit antara hak-hak tradisional masyarakat, dorongan ekonomi swasta, dan kompleksitas regulasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

Masyarakat berjuang untuk mempertahankan hak kepemilikan mereka atas tanah, sedangkan perusahaan swasta tengah mencari keuntungan ekonomi. Pasalnya, penduduk Pulau Rempang mengalami pengusiran akibat rencana pembangunan Rempang Eco City, yang memicu demonstrasi dari penduduk setempat.

Seorang ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Didin S Damanhuri mengatakan bahwa proyek pembangunan Rempang Eco City merupakan manifestasi orientasi pemerintah yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara ekstrem, dengan mengorbankan banyak penduduk, merusak ekosistem, dan mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi.

Baca Juga: Ingat Manuver Jokowi, Kursi Cawapres Bisa Didapatkan Menteri Hadi

“Dari sisi regulasi saja sudah ada Omnibus Law. Jadi, (kasus Rempang) mengabaikan ekonomi lokal dan mengundang asing untuk menggantikan peran-peran investasi atau investor dalam negeri. Jadi, kita lihat pemerintah sangat memprioritaskan asing dibanding lokal,” tutur Didin, dikutip dari kanal Youtube Achmad Nur Hidayat pada Senin (18/09/2023).

Didin melihat bahwa kasus Rempang dikemas sebagai bentuk neokolonialisme, di mana ada investasi asing yang diutamakan tanpa mempertimbangkan masukan dan kebutuhan rakyat, serta mengabaikan kontribusi dari kelompok seperti NGO, perguruan tinggi, dan akademisi.

Hal ini digambarkan adanya penekanan pada kepentingan asing dan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dan partisipasi rakyat lokal dalam pengambilan keputusan.

“Jadi, ini dampak dari mengejar pertumbuhan ekonomi secara ekstrem, sehingga negeri ini menjadi semakin dimiliki oleh kalangan sekelompok kecil yang mengendalikan keseluruhan atau yang disebut dengan oligarki,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa program tata kelola pemerintah untuk Pulau Rempang memiliki dampak yang sangat negatif. Dalam pembangunan Rempang Eco City, pemerintah berencana akan membangun berbagai infrastruktur, seperti kereta cepat, bandara, dan pelabuhan. Namun, ini dinilai dapat menyebabkan peningkatan tumpukan utang negara.

“Jadi, tata kelola yang buruk ini menimbulkan satu penumpukan utang pemerintah maupun utang BUMN yang mengancam keberlanjutan anggaran, yang sekarang ini bunga dan pokok cicilan itu sudah mengarah ke Rp1.000 triliun. Jadi, sebenarnya pemerintah akan kerepotan sendiri,” terangnya.

Lebih lanjut, adanya komunikasi yang buruk dalam perencanaan proyek Rempang Eco City. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kompensasi yang layak dan memadai, sambil juga melihat keadaan lingkungan. Opsi relokasi yang disediakan harus mematuhi standar kelayakan tempat tinggal dan memberikan akses yang memadai.

“Menurut saya, peristiwa di Rempang ini haruslah membuka mata hati dari para elit negara. Kalau memang mau tetap ada legasi, maka pemerintah mengubah konsepnya, yang bukan hanya dalam mementingkan pertumbuhan ekonomi tapi juga mensejahterakan rakyat. Harusnya kalau membangun sesuatu itu tidak digusur, tetapi penduduk lokal dijadikan bagian dari peran wisata,” tegas Didin.

Sebelumnya, Prof Didin S Damanhuri bersama figur nasional lainnya telah mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari gerakan nasional untuk mempertahankan hak-hak penduduk Pulau Rempang. Saat ini, petisi tersebut sedang mendapatkan dukungan yang signifikan.

Dalam kurang dari 24 jam, petisi dengan gagasan “Hentikan Relokasi dan Lindungi Hak Tinggal Masyarakat Pulau Rempang” berhasil mengumpulkan dukungan dari 2.293 orang.

Baca Juga: Food Estate Bikinan Jokowi Disebut Gagal, Jubir Partai Garuda: Mereka Pengecut