Singgung CO2 Trading, Megawati Akui Alergi Debu dan Polusi Udara

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku alergi dengan debu dan polusi udara yang belakangan ini menunjukkan tren perburukan.

"Ibu saja sekarang, ini bukan batuk pilek, ini alergi. Alergi debu dan keadaaan polisi yang seperti itu (buruk)," kata Megawati dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Dia pun menyinggung mekanisme CO2 trading yang tengah direncanakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini meyakini CO2 trading itu mampu menekan tingginya polusi udara di Indonesia.

Baca Juga: PLN EPI Dukung Pembanunan IT PLN, Siap Lahirkan Inovasi Bangunan Rendah Karbon

"Sekarang saya dengar sudah akan berjalan yang namanya CO2 trade. Saya karena di BRIN, jadi saya melihat bapak, ada sebuah kemungkinan sebenarnya dalam negosiasisnya," katanya.

Dalam CO2 trading itu, kata Megawati, mewajibkan seseorang untuk membayar satu pohon setiap satu meter. Menurutnya, hal itu efektif menekan buruknya polusi udara di Indonesia lantaran pohon memiliki peran penting dalam menekan karbondioksida.

"Itu harus dilihat efektivitas bahwa yang namanya pohon-pohon besar yang umurnya bisa ratusan tahun dan berdaun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Apa artinya? Kalau hanya terhitungkan dengan 1.000 pohon, maka menurut saya sebenarnya jumlah itu harus dinaikkan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Jokowi menyebut, Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan, khususnya pengurangan emisi karbon.

Dengan potensi karbon yang besar, Presiden optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia dengan tetap konsisten membangun dan menjaga ekosistem karbon di dalam negeri. Indonesia sendiri memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solutions dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

"Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan, jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai, potensinya Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih. Rp3.000 triliun, Rp3.000 triliun bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau," kata Jokowi di BEI, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Baca Juga: Rekor Baru, Emisi Karbon Energi Tembus 37 Miliar Ton