Jika Terpilih Jadi Presiden, Anies Bakal Bentuk Kementerian atau Badan Khusus Perkotaan

Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku akan membentuk satu kementerian ataupun badan yang fokus pada pembangunan di wilayah perkotaan.

Adapun hal itu dia ungkap dalam paparannya di rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Jum'at (10/11/2023).

"Apakah perlu kementerian perumahan? Jadi kami melihat ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Saya bisa belum sampaikan keputusan apakah ini badan atau kementerian apa, itu perkotaan," kata Anies dalam paparannya.

Anies menyebut, pembangunan perkotaan juga mesti ditangani negara. Pasalnya, kata dia, 56 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

Menurutnya, dalam jangka waktu 10 hingga 12 tahun kedepan, diperkirakan ada sekitar 66 hinhga 75 persen penduduk Indonesia yang hidup di perkotaan. Anies menyebut, saat ini belum ada kementerian atau lembaga yang secara khusus mengurusi wilayah perkotaan.

"Hari ini 56 persen peduduk di Indonesia di perkotaan. 10 tahun lagi diperkirakan 66 persen tahun 2045. 12 tahun berikutnya akan terjadi puluhan, 75 persen penduduk Indonesia yang berada di perkotaan," jelasnya.

Dia menyebut, kementerian atau badan yang khusus mengurus perkotaan berguna untuk memperhatikan mobilitas transportasi, pengelolaan limbah, energi perumahan, hingga distribusi energi di wilayah tersebut.

"Kementerian Desa memang ada. tanya kepala desa, ada gak guide lain? ada pengelolaan desa yang baik A, B, C, D, kebutuhan desa apa A, B, C, D, semua desa ada guide lainnya tapi di kota engga ada. Kalau gitu tidak aneh kota-kota kita kecil terus engga jadi gede," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menilai pembangunan kota dibentuk oleh mekanisme pasar tanpa adanya intervensi negara. Anies juga menilai kementerian atau badan yang khusus menangani perkotaan akan berguna untuk mengintegrasikan perumahan yang menjadi permasalahan di perkotaan.

Dia pun menyinggung alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menurutnya kurang merata. Menurutnya anggaran kementerian PUPR mesti seimbang antara pekerjaan umum dan pembangunan perumahan.

"Kalau saya boleh tahu, diantara anggaran PUPR itu berapa persen PU-nya brp persen PR-nya? saya gatau. Jadi menurut beliau perumahannya nggak sampai 10 persen, PU nya 90 persen. Nah ini harus diubah, karena kita pentingnya adalah membangun rumah-rumah untuk tiap-tiap rakyat dan keluarga keluarga di Indonesia," pungkasnya.