PDIP Klaim Terima Tekanan Instrumen Kekuasaan, Jubir Prabowo: Silakan Dilaporkan

Juru Bicara Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak buka suara terkait klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengaku menerima tekanan melalui instrumen kekuasaan jelang Pilpres 2024 mendatang.

Adapun klaim tersebut kaitkan dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dahnil menilai, tuduhan semacam itu sering dialami Prabowo Subianto bahkan sejak Pilpres 2019 lalu.

"Kami, Pak Prabowo itu dan kawan-kawan sudah sering dituduh-tuduh seperti itu. Dari dulu juga ketika 2019 kami dituduh-tuduh juga," kata Dahnil saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Baca Juga: Jusuf Kalla (JK) Bakal Dukung Capres yang Cinta Masjid, Kubu Anies Baswedan: Artinya yang Ahli Ibadah

Kendati begitu, Dahnil menyarankan PDIP untuk segera melaporkan dugaan tekanan dari instrumen kekuasaan seandainya memiliki bukti. Apalagi, lanjut dia, PDIP juga partai penguasa yang dinilai bisa mengakses aparat negara.

"Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, Pak Hasto silakan saja dilaporkan, dibuktikan. Kan Pak Hasto, PDIP juga kan partai besar ya, partai penguasa tentu punya jejaringan dan punya aparatur yang bisa diakses," jelasnya.

Dahnil menegaskan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming konsisten bersaing dengan sehat dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Oleh karenanya, dia menilai dugaan itu lebih baik dilaporkan untuk menghindari persepsi fitnah dan hoaks.

"Jadi tuduhan seperti itu ada baiknya tidak diproduksi hanya sekadar menjadi isu, tapi dilakukan saja langkah-langkah hukum supaya konkrit sehingga tidak jadi fitnah dan hoaks," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya mengalami berbagai tekanan yang dilakukan melalui instrumen kekuasaan.

Baca Juga: Tak Malu-malu, Prabowo Ngaku Sayang Jokowi: Saya Tidak Menjilat...

Dia menilai, salah satu tekanan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres yang dinilai tercipta dari intervensi kekuasaan. Padahal, kata Hasto, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif.

"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/2023).