Berisiko Kerek Tarif Listrik, Komisi VII Tegaskan Power Wheeling Tidak Boleh Masuk UU EBT

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan power wheeling tidak boleh masuk dalam daftar invetarisasi masalah RUU EBET karena berisiko mengerek tarif listrik. 

“Power wheeling itu krusial, sifatnya bukan sekadar teknis. Jika power wheeling masuk dengan menggunakan transmisi negara, maka akan susah mengendalikan tarif listrik,” katanya dalam rapat kerja komisi dengan pemerintah, Senin (20/11). 

Dalam hal ini, paparnya, negara diamanatkan dalam undang-undang untuk mengelola system ketenagalistrikan termasuk jaringan dan transmisi. “Jadi saya tegaskan, itu tidak boleh masuk dalam UU EBT nanti.”

Baca Juga: Klausul Power Wheeling Harus Ditolak Karena Bertentangan dengan Hukum Konstitusi Ekonomi

Saat ini, paparnya, negara juga sudah menyatakan akan membangun sistem transmisi berupa power grid atau bahkan super grid yang akan mengoptimalkan distribusi listrik di Tanah Air. “Itu jauh lebih bagus daripada negara membolehkan swasta/asing memakai jaringan dan transmisi kita.”

Mulyanto mengatakan, risiko kenaikan tarif listrik makin nyata jika power wheeling diterapkan. “Saat swasta masuk, tarif listrik akan susah dikendalikan oleh pemerintah. Dan ini hanya menguntungkan swasta.”

Baca Juga: Skema Power Wheeling Dinilai Jauh dari Kepentingan Nasional

Risiko-risiko seperti itu, lanjut Mulyanto, harus dihindarkan. “Masih banyak risiko karena terindikasi ada peran kuat dari asing yang ingin menguasai dan mengatur listrik di Indonesia,” katanya. 

Seperti diketahui, klausul terkait Power Wheeling kembali muncul dalam pembahasan DIM DPR RI. Padahal, klausul itu sudah dicabut pada 24 Januari 2023 lalu dari DIM RUU EBET

Untuk itu, Mulyanto menegaskan, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya power wheeling tidak dimasukkan dalam draft RUU tersebut. “Pada konsep tersebut saya kurang setuju. Saya termasuk yang anti power wheeling. Kan listrik terbilang cukup di Tanah Air. Masih cukup dipenuhi oleh negara.”