Kritik Tajam Anies Baswedan: Kalau Ada Pimpinan Daerah Peduli Lingkungan dan Kesehatan Ibu Hamil Itu Bukan karena Arahan Pusat!

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik posisi pemerintah pusat soal arahan yang diberikan ke pemerintah daerah. Hal ini Anies sampaikan saat dialog pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jumat (1/12/23).

Menurut Anies dalam mewujudkan pemerintahan efektif, desentralisasi dan arahan pusat ke daerah harus proporsional. Desentralisasi sebenarnya menurut Anies sudah diterapkan di Indonesia dan itu menurut Anies sudah baik di mana pemerintah daerah telah diberi wewenang oleh pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan tingkat daerah secara otonom. Sayangnya menurut Anies hal tersebut tak sepenuhnya terlaksana dan membuat pemerintahan tidak efektif.

Ia pun menyinggung pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta di mana mengeluarkan peraturan Gubernur tetapi harus diverifikasi dulu oleh Pusat baru bisa dilaksanakan. Menurut Anies hal tersebut malah menghilangkan esensi dari desentralisasi yang selama ini berjalan di Indonesia.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Dampak dari praktik yang demikian menurut Anies membuat pemerintahan tak berjalan efektif karena harus menunggu waktu yang tak sebentar untuk melaksanakan kebijakan.

“Padahal kewenangannya ada pada gubernur, itu yang terjadi. Harusnya dilempengkan, tapi yang dikerjakan bukan dilempengkan malah resentralisasi akhirnya backlog, pergubnya baru keluar baru seminggu sebulan kemudian keluar karena harus menampung seluruh dan diverifikasi dan diproses dan potensi hengki pengki di dalam ini ada, ini contoh yang kami alami,” jelasnya.

Di sisi lain yang mana menurut Anies harusnya mendapat arahan pemerintah pusat malah tidak dilakukan, dalam hal ini Anies menyinggung soal kebijakan wellfare (kesejahteraan) masyarakat.

Anies blak-blakan menyebut pemerintah pusat tak pernah beri arahan jelas soal kesejahteraan masyarakat seperti kepedulian terhadap ibu hamil atau masalah lingkungan hidup.

“Kalau ada Wali Kota peduli lingkungan hidup dan ibu hamil, itu karena wali kotanya peduli bukan karena arahan dari pusat. Hampir semua urusan wellfare kita hampir tidak ada guideline dari pusat, kita jalan sendiri,” tegasnya.

Karenanya ke depan Anies ingin desentralisasi berjalan dengan baik kembali salah satu yang ia ingin terapkan jika jadi presiden adalah membuat guidline serta penerapan Key Performance Indeks (KPI) yang harus dipenuhi oleh pemimpin daerah agar desentralisasi bisa berjalan efektif dan jelas mengenai target capaian.

Baca Juga: Pakar Sebut Janji Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Tidak Efektif Atasi Stunting: Rakyat Makannya 3 Kali Sehari!

“Apa yang menurut kami penting? Desentralisasi jangan ditarik jadi resentraliasi, tetapi harus diiringi dengan guideline, KPI atas capaian yang harus dicapai provinsi dan kota,” tambahnya