Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Partai NasDem menolak mekanisme penunjukan langsung gubernur oleh presiden di DKI Jakarta. Pihaknya menilai demokrasi telah dicederai oleh RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menolak wacana tersebut demi kelangsungan dari demokrasi di Indonesia.
“Pilkada adalah salah satu mekanisme yang dibangun demi termanifestasikannya demokrasi dalam kehidupan politik kita. Maka tidak sepatutnya praktik politik yang menjadi amanat Reformasi ’98 ini diubah dengan semena-mena,” tegasnya dilansir pada Jumat (8/12).
Tiap-tiap daerah yang mempunyai keistimewaan memiliki kekhususannya masing- masing. Selama ini, posisi Gubernur Kota Jakarta serta anggota DPRD-nya dipilih melalui mekanisme demokrasi, yakni pilkada. Adapun posisi wali kota dan bupati, dipilih dan ditetapkan oleh gubernur terpilih.
“Inilah kekhasan yang dimiliki oleh Kota Jakarta selama ini merujuk pada kenyataan wilayah, politik, dan kebutuhan faktualnya sebagai kota terbesar di Tanah Air,” lanjut Surya.
Lebih lanjut Surya Paloh ingin mengetuk nurani dan kepekaan para perumus kebijakan, khususnya pihak eksekutif dan legislatif, untuk mengingat dengan penuh hikmat bahwa demokrasi telah menjadi pilihan kita dalam mengelola sirkulasi kekuasaan.
Baca Juga: NasDem Tolak Wacana Penunjukan Gubernur Jakarta Lewat Presiden
Oleh karena itu, tandas Surya, sudah seharusnya dan sepatutnya, rumusan terkait pelimpahan kekuasaan kepada seseorang yang akan memimpin DKJ dilaksanakan dalam sebuah pemilu sebagaimana telah berlangsung selama ini.
“Inilah kebijaksanaan yang telah dihasilkan dari dialektika kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini,” tegasnya.
Surya juga mengajak seluruh warga negara dan anak bangsa untuk senantiasa dan terus menerus berkesadaran bahwa politik bukanlah semata hak dan kewajiban partai politik, melainkan hak dan kewajiban segenap warga negara.
Menurut Surya, memilih pemimpin baik nasional maupun daerah adalah hak setiap warga. Sudah semestinya praktik pilkada langsung yang telah berjalan selama ini, khususnya di Kota Jakarta tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Tunggu Waktu, NasDem Yakin Kepolisian Siap Lawan Perlawanan Firli Bahuri
“NasDem mengajak segenap kekuatan pro-demokrasi untuk menggugat RUU DKJ selama rumusan pemilihan pemimpin daerahnya mencederai semangat demokrasi dan otonomi daerah sebagai amanat dari Reformasi ’98,” tegas Surya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar