KPPN Tebing Tinggi Catatkan Realisasi Belanja hingga Rp1,01 Triliun!

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Abdul Yusuf mengatakan sampai dengan bulan November 2023, total seluruh realisasi belanja Kementerian/Lembaga (Pemerintah Pusat) Lingkup KPPN Tebing Tinggi mencapai Rp 1.01 T atau 85,38 % dari total pagu keseluruhan yaitu sebesar Rp 1,17 T. 

"Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 635,82 M atau sebesar 88,2 % dari total pagu  sebesar Rp 720,85 M, realisasi Belanja Barang sebesar Rp 346,61 M atau sebesar 83,29 % dari total pagu sebesar Rp 416,18 M, realisasi Belanja Modal sebesar Rp 24,96 M atau sebesar 58,24 % dari total pagu sebesar 42,86 M," katanya, Kamis (28/12/2023).

Baca Juga: Tolak Laporan Soal Gibran, Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Sedangkan untuk realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) sudah tersalur sebesar Rp 4,21 T atau sebesar 92,43% dari total pagu keseluruhan yaitu sebesar Rp 4,55 T.

Realisasi ini terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar 99,29 M atau sebesar 72,32  % dari total pagu sebesar Rp 137,29 M, Dana Alokasi Umum sebesar 2,57 T atau sebesar 97,06 % dari total pagu sebesar Rp 2,65 T, Dana Transfer Khusus sebesar 1,02 T atau sebesar 86,87 % dari total pagu sebesar 1,17 T, Dana Desa sebesar 498,39 M atau sebesar 89,70 % dari total pagu sebesar Rp 555,60 M dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 17,55 M atau sebesar 50 % dari total pagu sebesar Rp 35,10 M. 

"Pada KPPN Tebing Tinggi penerimaan dari sektor Perpajakan melalui potongan SPM mencapai 585,13 M dan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup KPPN Tebing Tinggi sampai dengan 30 November 2023 mencapai realisasi Rp 201,31 M dari target APBN-P sebesar  Rp 95,93 M atau sebesar 209,85 %," ujarnya.

"Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ini terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp 164,24 M dari total pagu pendapatan sebesar Rp 45,45 M atau sebesar 361,36 % dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp 37,06 M dari total pagu sebesar Rp 50,48 M atau sebesar 73,43 %," ujarnya.

Baca Juga: Pastikan Pencairan Anggaran Lancar, Menkeu Tinjau Sejumlah KPPN

Sampai dengan bulan November 2023, dapat dilihat adanya pertumbuhan yang positif pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak bahkan realisasi PNBP tersebut telah melebihi target APBN-P, khususnya untuk jenis penerimaan PNBP Lainnya.

"Capaian indikator IKPA Satuan Kerja Wilayah KPPN Tebing Tinggi sampai dengan bulan November 2023 mencapai nilai 96,02. Capaian nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan tren sebesar 0,29 dari capaian bulan Oktober 2023 yang mencapai nilai 95,73," ujarnya.

Nilai capaian indikator sampai dengan bulan November 2023 dicapai dari gabungan beberapa indikator, yaitu Revisi DIPA (100-tetap), Deviasi Halaman III DIPA (79,64-naik), Penyerapan Anggaran (96,87-naik), Belanja Kontraktual (94,83-turun), Penyelesaian Tagihan (98,06-naik), Pengelolaan UP dan TUP (99,38-turun), Dispensasi SPM (100-tetap), dan Capaian Output (97,81-turun).

Baca Juga: SPSL Gelar Customer Hearing 2023: Evaluasi dan Keterlibatan Pelanggan dalam Meningkatkan Layanan Logistik

Abdul Yusuf senantiasa mengajak dan mengingatkan para pejabat satuan kerja khususnya pejabat pembuat komitmen, untuk dapat merealisasikan seluruh belanja kontraktual yang bernilai 50-200 juta pada pada kesempatan pertama di Triwulan I  Tahun Anggaran 2024.

"KPPN Tebing Tinggi senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara proaktif baik secara formal seperti sosialisasi/bimbingan teknis maupun secara informal seperti komunikasi melalui telepon/WA/zoom. Tindakan ini diharapkan memberikan dampak berupa peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja sehingga diharapkan pada akhirnya memberikan dampak positif perputaran roda perekonomian bagi masyarakat," katanya.

Selain itu, untuk meningkatkan penyaluran Dana Transfer ke Daerah telah dilakukan Focus Group Discussion dengan pemerintah daerah, Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pendampingan Desa Role Model dengan harapan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah akan pentingnya percepatan penyaluran transfer ke daerah sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Yusril: KPU Tidak Lakukan Pelanggaran Etik Apapun dalam Proses Pencalonan Gibran

"Sebagaimana kondisi tersebut, saya menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak mitra kerja, baik Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun Perbankan serta bersinergi dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran yang berkualitas secara ekonomis, efektif dan efisien guna mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik dan Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dapat memberikan dampak (outcome) yang besar pada masyarakat," pungkasnya.