Ketua Banggar DPR Kritik Bansos: Orang Miskin Dijadikan Kendaraan Politik

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyoroti lonjakan belanja bansos yang disalurkan oleh pemerintah.

Menurutnya, besarnya anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun rentan dengan penyalahgunaan di tahun politik.

"Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun,” katanya.

Selain membandingkan besaran bansos saat Pandemi Covid-19 dengan besaran bansos terkini, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mempertanyakan ketidakterlibatan Kementerian Sosial dalam pembahasan dan penyaluran Bansos.

Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis yang erat kaitannya dengan bansos. 

"Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?” tanya Said. 

Lebih jauh, ia mengungkapkan keprihatinannya lantaran banyak sektor pembangunan yang yang terkena “pemotongan” anggaran. Diindikasikan anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos.

"Jangan jadikah rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang. Padahal cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik," kritik politikus PDIP tersebut.