Jaga Daya Beli Masyarakat, TPIP Wilayah Sumatera Lakukan Langkah Strategis Ini!

Pemerintah terus berkomitmen menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingkat inflasi yang stabil, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Terkait itu, keterjangkauan harga barang pokok menjadi aspek penting dalam terjaganya daya beli, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut yakni melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera (TPIP-TPID). “Pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera menjadi strategis terutama dalam pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah sentra produksi pangan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera. 

Baca Juga: Buntut Kenaikan Inflasi Medis, AXA Mandiri Bakal Sesuaikan Premi Asuransi

Pada Rakor tersebut, disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk menjaga stabilisasi harga, terutama harga pangan, yakni di antaranya melalui penguatan penyediaan dukungan sarana dan prasarana pertanian di wilayah Sumatera melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait di daerah.

Kemudian, percepatan perbaikan infrastruktur pertanian di Sumatera, terutama di wilayah terdampak bencana banjir dan erupsi, serta penguatan manajemen pola tanam yang didukung kerja sama contract farming antara Bulog/BUMD Pangan/BUMDes dengan kelompok petani.

Lebih lanjut, akan dilakukan pula penguatan orkestrasi kerja sama antardaerah (KAD) untuk memastikan tersedianya pasokan pangan, khususnya di daerah nett consument, serta peningkatan dukungan fiskal dan non fiskal untuk penguatan sarana dan prasarana pertanian untuk ketahanan pangan di tengah masih tingginya risiko gejolak harga pangan.

Baca Juga: Impor Beras 3,6 Juta Ton dan Keterlibatan China di Food Estate Dinilai Menujukan Buruknya Tata Kelola Pangan oleh Pemerintah

“Pemerintah saat ini telah mendukung perluasan akses pembiayaan untuk peningkatan kapasitas produksi petani, di antaranya melalui skema KUR sektor pertanian dan kredit usaha alsintan (KUA),” ujar Deputi Ferry.

Di samping itu, selain memastikan keterjangkauan harga, upaya menjaga daya beli juga dilakukan dengan mendorong konsumsi kelas menengah dan hal ini akan menjadi kebijakan yang berkesinambungan.

Kebijakan itu tidak hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah, namun juga memastikan masyarakat kelas menengah memiliki insentif untuk tetap meningkatkan konsumsi meskipun sedang terjadi ketidakpastian ekonomi. 

Baca Juga: BPS Sebut Inflasi pada April 2024 Tetap Terkendali, Ini Penopangnya

Terlepas dari itu, pemerintah juga menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kelompok Tani Amara Pekanbaru. Pada GNPIP tersebut, dilakukan penguatan komitmen penyaluran pembiayaan sektor pertanian, penyerahan bibit, sarana produksi pertanian kepada kelompok tani, penyelenggaraan pasar murah, dan pelepasan mobil pasar murah keliling.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa agenda GNPIP ke depan akan terus dilaksanakan bersamaan dengan Rakor TPIP-TPID. “Dengan rangkaian acara seperti ini diharapkan dapat lebih memperkuat sinergi pusat-daerah dan menghasilkan solusi konkret untuk pengendalian inflasi di daerah, yang pada akhirnya akan dapat menjaga daya beli masyarakat."