Prihatin PHK Massal di Tokopedia, Ketua Umum Pengusaha Pribumi: Dari Awal Kami Sudah Bersuara Keras

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI menyampaikan rasa keprihatinannya atas pemutusan hubungan kerja atau PKH massal yang terjadi di Tokopedia. Asosiasi yang membawahi banyak pengusaha nasional ini, menyesalkan keputusan PHK diambil sebagai jalan terakhir. Harusnya para pekerja lokal apalagi UMKM menjadi motor pertumbuhan ekonomi suatu negara di tengah tren ekonomi digital yang saat ini sedang naik daun. 

“PHK yang terjadi di Tokopedia setelah diakuisisi oleh TikTok merupakan sebuah isu yang sangat memprihatinkan. Sebagai organisasi yang mendukung pengusaha lokal dan kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri, HIPPI sangat menyesalkan keputusan ini,” kata Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat, (19/6/2024). 

Erik pun kembali menyampaikan pandangannya soal kepemilikan Tokopedia yang saat ini saham mayoritas digenggam oleh Bytedance-Tiktok. Sejak lama, ia sudah mewanti-wanti, agar platform eCommerce itu tidak sepenuhnya menyerahkan saham atau kepemilikan mereka kepada perusahaan asing, terlebih kepada raksasa teknologi asal China, Tiktok. 

“Tanggung jawab ini juga harus dipikul oleh pemerintah dan Tokopedia, yang telah mengizinkan dan mendukung praktik jual beli Tokopedia - Tiktok ini sejak awal,” ucap Erik yang saat ini juga masih tercatat sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN). 

Baca Juga: PHK Massal Tokopedia, Dirut Smesco: Khawatir Pekerja Asing Masuk

Erik khawatir soal karakter eCommerce Tiongkok yang mampu menguasai rantai produksi dalam sebuah perdagangan, baik di platform digital maupun secara bisnis konvensional. Saat ini dampaknya yang sudah terlihat ialah terjadi pengurangan karyawan atau PHK terhadap tenaga kerja lokal. 

Bukan tidak mungkin, UMKM akan terkena dampak selanjutnya. 

“Ketika eCommerce Tiongkok menguasai rantai produksi, dampaknya terhadap UMKM Indonesia bisa sangat signifikan. UMKM mungkin kesulitan bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh produk-produk impor yang lebih murah. Hal ini dapat menyebabkan banyak UMKM lokal mengalami penurunan penjualan atau bahkan gulung tikar,” tutur Erik. 

“HIPPI dari awal sudah bersuara keras terhadap isu ini dan menyatakan kekhawatiran kami akan dampaknya. Terbukti, saat ini UMKM semakin terdesak oleh persaingan yang tidak seimbang. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai agar mereka bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat,” sambung Erik.