Anggaran BP2MI Dipangkas, Program Kerja Terkait Pekerja Migran Terancam Mandek

Alokasi anggaran untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bakal dipangkas pada tahun anggaran 2025. Penurunan anggaran untuk lembaga ini bahkan melorot drastis dengan total pemangkasan sekitar Rp105 miliar.

Pengurangan anggaran ini dikhawatirkan mengganggu berbagai program terkait penanganan para pekerja migran. Program-program yang telah dicanangkan salah satunya adalah program pencegahan serta penanganan para migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ditakutkan bakal terhambat di tengah jalan karena kekurangan anggaran.

"Kami sudah rapat RDP dengan Komisi IX, dimana untuk tahun 2025 anggaran BP2MI ini menurun, anggaran BP2MP ini menurun hingga kurang lebih Rp105 miliar dan ini tentunya kami juga prihatin karena kerja keras daripada BP2MI ini banyak yang terkait dengan pencegahan, pelindungan pekerjaan migran Indonesia dari hulu sampai hilir ya, terutama terkait dengan apalagi sekarang sudah marak tindak perdagangan orang," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum, ketika ditemui di Sentul, Bogor, Jawa Barat Kamis (20/2/2024).

Adapun pagu anggaran untuk BP2MI pada 2025 sebesar Rp424,6 miliar. Besaran anggaran tersebut menurun jauh kalau dibandingkan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp530,5 miliar.

Menurut Hadi Wahyuningrum, anggaran mini yang dialokasikan untuk PB2MI memang tak seimbang dengan kerja nyata lembaga ini. Untuk menunjang kinerja PB2MI serta menunaikan semua program kerja terkait pekerja migran, maka lembaga ini mesti disokong dengan anggaran yang harus seimbang.

"Kenapa ya BP2MP ini dengan kerja yang banyak tapi tidak didukung dengan proposional terkait dengan anggaran BP2MI," kata Hadi Wahyuningrum yang tampak heran dengan pemangkasan anggaran tersebut.

Menurut Hadi, apabila pemerintah ingin memperbaiki berbagai masalah migran, maka anggaran untuk BP2MI tak seharusnya tak dipangkas. Setidaknya anggaran untuk lembaga ini tak perlu diutak-atik lagi. 

"Anggaran BP2MP paling tidak sama dengan tahun 2024 karena tahun 2024 ini sebetulnya sudah naik dari tahun 2023 sebesar Rp105 miliar, nah ini sebetulnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan kepada pekerjaan migran Indonesia," ucapnya.

Baca Juga: Perintah Presiden, BP2MI-KJRI Frankfurt Perkuat Kolaborasi Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia

DPR Murka

Pemangkasan anggaran BP2MI ini ditentang keras anggota komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Politisi Partai NasDem itu mengatakan, penyunatan anggaran itu mengonfirmasi bahwa pemerintah tak punya keseriusan mengurus Pekerja Migran yang selama ini menjadi salah satu sektor yang paling banyak banyak berkontribusi pada pendapatan negara.

“Jujur, saya kasihan anggarannya (BP2MI) segini. Pelindungan yang dilakukan sudah luar biasa. Pak Benny (Kepala BP2MI) sampai teriak-teriak di bandara, bahkan kalau soal pelindungan semua menunjuk hidung Benny. Tapi BP2MI tidak didukung anggaran yang cukup. Sementara itu, di sektor penempatan juga digarap oleh Kementerian lain dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Irma.

Menurut Irma, PB2MI punya banyak pekerjaan rumah terkait pekerja Migran yang mesti segera dituntaskan. Salah satunya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), namun sayang pemerintah justru tampak seperti tak mendukung kerja keras PB2MI dengan memangkas anggaran. Baginya PB2MI tak bisa hanya diberi anggaran pas-pasan dengan tanggung jawab yang sangat besar.

“SDM kita berhamburan, dalam bonus demografi SDM kita berlimpah, devisa negara dapat diperoleh dari sektor Pekerja Migran Indonesia. Namun Pemerintah c.q. Kemnaker tidak serius menggarap sektor SDM Pekerja Migran ini, pendidikan vokasinya tidak jalan. Ini seharusnya ada sinergi antara BP2MI dengan Kemnaker. Buktinya Filipina bisa. Saya mendukung anggaran BP2MI untuk ditingkatkan lagi sebagai bukti pemerintah serius menggarap sektor yang memberikan income devisa bagi negara,” tuntasnya.