Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

'Bapak Jangan Arogan', Momen Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Respons Desakan Mundur Jadi Sorotan

'Bapak Jangan Arogan', Momen Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Respons Desakan Mundur Jadi Sorotan Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketegangan mewarnai audiensi antara Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud dan massa aksi “215” di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.

Suasana memanas setelah Rudy dianggap bersikap arogan saat menanggapi tuntutan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) yang mendesaknya mundur dari jabatan gubernur.

Baca Juga: Buntut Polemik Anggaran Dinas Rp33,5 Miliar, Ini Duduk Perkara Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Ditantang Hak Angket

Momen panas itu terjadi ketika Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, hendak mengakhiri audiensi usai mendengar pernyataan Rudy yang mengaku mendukung hak angket DPRD Kaltim.

Namun Rudy meminta forum tetap dilanjutkan.

“Enggak, enggak, kita selesaikan di sini,” ujar Rudy, dikutip Senin (25/5).

Ucapan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Erly yang menilai gubernur bersikap tidak menghargai forum dialog.

“Bapak jangan arogan pak,” kata Erly di hadapan peserta audiensi.

Rudy pun langsung membantah tudingan tersebut.

“Bukan, saya nggak arogan. Anda kan tanya katanya minta dijawab, saya jawab kok dibilang arogan,” balasnya.

Audiensi berlangsung setelah ratusan massa APMK menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim sejak siang hari.

Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama, yakni meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatan gubernur serta mendesak dirinya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kaltim menginstruksikan fraksi Golkar mendukung hak angket di DPRD Kaltim.

“Kami meminta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur,” tegas Erly.

Rudy sendiri menegaskan dirinya mendukung hak angket, tetapi menilai mekanisme politik di DPRD harus tetap berjalan sesuai aturan.

“Saya dukung hak angket, saya dukung hak angket,” ujar Rudy.

Namun penjelasan Rudy justru memicu debat baru ketika massa menyinggung dugaan pengalihan hak angket menjadi hak interpelasi di DPRD Kaltim.

Situasi baru mereda setelah sejumlah perwakilan massa lain ikut menyampaikan tanggapan dan audiensi akhirnya ditutup Sekda Kaltim, Sri Wahyuni.

Sebelum mendatangi Kantor Gubernur, massa APMK lebih dulu menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Baca Juga: Tuntut Gubernur Rudy Mas’ud Mundur, Ratusan Massa Aksi Duduki Kantor Gubernur Kaltim

Mereka menyerahkan dokumen setebal lebih dari 30 halaman yang diklaim berisi dugaan pelanggaran hukum serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan Rudy Mas’ud.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar