Jatuh Sakit, OJK Cabut Izin Usaha BPR Sumber Artha Waru Agung

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut Izin Usaha (CIU) PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung.

Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

"Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung, mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung," kata Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi, dikutip di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Baca Juga: Seimbangkan Gender, OJK Pasang Target 30% Pimpinan Diisi Perempuan di Tahun 2027

Pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan. "Bank Dalam Penyehatan (BDP) berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54 persen) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat"," jelasnya.

Selanjutnya, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR).

Berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan.

"Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR," paparnya.

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri

Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meminta OJK mencabut izin usaha berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank No 98/ADK3/2024 tanggal 18 Juli 2024. 

OJK juga mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan," jelasnya.