Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PKS Sedang Hadapi Penjegalan Secara Halus untuk Pilkada DKI Jakarta

        PKS Sedang Hadapi Penjegalan Secara Halus untuk Pilkada DKI Jakarta Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat politik Refly Harun menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menghadapi penjegalan secara halus untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada November mendatang.

        Penjegalan halus tersebut yaitu dengan cara mendapatkan sejumlah keuntungan seperti kursi menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto atau kursi wakil gubernur jika PKS membatalkan pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

        Baca Juga: Dua Keuntungan di Depan Mata PKS Jika Tidak Calonkan Anies di DKI

        "PKS sedang menghadapi penjegalan dengan cara halus yaitu mempunyai keuntungan yang lebih kalau tidak mencalonkan Anies yang jelas di depan mata, apa itu keuntungannya, satu mungkin mendapatkan kursi menteri Prabowo, yang kedua kemungkinan besar mendapatkan kursi wakil gubernur," ucapnya.

        Meskipun kini, kata Refly, percecokan Anies dengan PKS di ruang publik menyebabkan kekuatan tawar menawar posisi partai berwarna orange itu akan melemah. "Karena PKS tidak akan balik lagi ke Anies kalau percocokan itu meruncing, itu persoalannya," imbuhnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Senin (13/8).

        Sementara sebelumnya, Juru bicara PKS, Muhammad Kholid mengatakan dukungan partainya untuk Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta 2024 sudah kadaluwarsa, sehingga kini membuka opsi kedua untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

        "Sekarang kami mendalami komunikasi di opsi yang kedua--lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan KIM," kata Kholid saat menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 10 Agustus 2024, dikutip dari Tempo.

        Ia mengatakan dukungan PKS untuk Anies-Sohinul hanya berlaku dalam rentang waktu 25 Juni-4 Agustus 2024, tapi belum ada rekomendasi dari partai lain untuk bergabung mendukung pasangan tersebut selama periode itu.

        "Kandidat yang kami usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas dan mengkaji opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," kata Kholid.

        Meskipun demikian, PKS mengedepankan komunikasi dengan kader akar rumput yang masih menginginkan Anies maju, tapi DPP PKS telah mengambil langkah alternatif dengan membuka peluang bersama KIM Plus. "Pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan parpol lain, termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju," kata Kholid.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: