Istana Membuat Percaya Tudingan Hasto soal Jokowi Pakai Penegak Hukum untuk Intimidasi Benar

Politikus Ferdinand Hutahaean menanggai Istana yang membantah tudingan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut menggunakan hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu.

Menurutnya dengan bantahan tersebut, rakyat akan mengambil kesimpulan bahwa tudingan Hasto soal Jokowi menggunakan hukum untuk mengintimidasi pihak terntu benar, karena pernyataan Istana terkenal dengan kebalikan dari peristiwa yang terjadi.

Baca Juga: Tanda-tanda Prabowo Tak Akan Segera Pindah dan Berkantor di IKN

"Justru kalau ngga dibantah, rakyat tak akan percaya. Tapi dengan bantahan ini maka rakyat akan berkesimpulan hal itu benar karena istana terkenal kebalikan dari apa yang disampaikan..!!" ungkapnya, dikutip dari akun X pribadinya, Senin (19/8).

Sebelumnya,  Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tudingan Sekretrasi Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut menggunakan hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu tidak benar.

"Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," katanya melalui pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 17 Agustus 2024, dikutip dari Tempo.

Rekaman video yang diputar Hasto, kata Ari, merupakan potongan dari sambutan Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul pada 13 November 2019. 

Rekaman video pidato tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh, sehingga menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat, padahal konteksnya adalah agar tidak ada pihak manapun yang bermain-main dan menghalangi agenda besar pemerintahan 5 tahun ke depan. Antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," katanya.