Begini Cara DJPb Sumut Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Guna meningkatkan kualitas pelayanan perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Sibayak Kanwil DJPb Sumut, Senin (26/8/2024).

Forum Konsultasi Publik itu dihadiri oleh lebih dari 33 peserta dari berbagai instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan perwakilan masyarakat.  Forum diskusi tersebut dipimpin oleh Kabid PPA I Kanwil DJPb Sumut, Semfebri Marihot Simbolon.

Baca Juga: Sebut Persiapan PON Aceh-Sumut Masih Amburadul, Dosen UNJ: Venue Belum Siap, Panitia Keteteran

Kakanwil DJPb Sumut, Syaiful dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan perbendaharaan. 

“Forum ini merupakan upaya Kanwil DJPb Sumut untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Ia menyebut, beberapa topik utama yang dibahas dalam diskusi meliputi percepatan pencairan dana melalui sistem elektronik terpadu, simplifikasi prosedur administrasi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi serta peningkatan kompetensi SDM perbendaharaan melalui program sertifikasi. 

“Dalam forum ini juga diperkenalkan aplikasi mobile terbaru SIMONANG dan SINAMOT yang memungkinkan pemantauan real-time atas proses pencairan dan pelaksanaan anggara Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJPb Sumut akan membentuk tim untuk menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum,” tandasnya.

Dikatakannya, evaluasi implementasi akan dilakukan dalam forum serupa yang direncanakan enam bulan ke depan. 

Baca Juga: Luncurkan Sumut Creative Center, Agus Fatoni Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan Momentum PON XXI

"Saya berharap dengan diadakannya forum ini, kolaborasi antara lembaga maupun stakeholder makin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut," pungkasnya.