Prabowo Lindungi Pejabat Pertamina dan PLN dari Salah Tangkap

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengungkapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti Pertamina dan PLN dari salah tangkap menyusul maraknya pejabat yang terkena kasus hukum.

“Kita nggak mau peristiwa-peristiwa yang menyangkut mantan Dirut Pertamina. Mohon maaf, ya, mesti kita protect ini Pertamina dan PLN. Karena kalau enggak, pasti akan jadi sasaran terus,” kata Anggito. “Mereka tidak akan bisa kerja.” kata Anggito di Yogyakarta dikutip Rabu (30/10).

Baca Juga: Wujudkan Swasembada Pangan di 2028, Kemendag Komitmen Dukung Kelancaran Tata Niaga Pangan

Anggito menekankan pemerintah menyadari pentingnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, namun tidak boleh mengabaikan aspek-aspek lain terkait kepentingan nasional, dan harus dilakukan proporsional.

Ia menyampaikan Prabowo sudah memanggil petinggi Kejaksaan Anggung (Kejagung) dan Kepolisan agar melaporkan kepadanya jika terdapat pejabat BUMN yang terkena kasus, sehingga bisa diselidiki terlebih dahulu agar tidak salah tangkap.

“Kemarin Jaksa Agung dan kepolisian dipanggil, ‘eh yuk, kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Jangan asal ciduk aja, jangan asal ambil-ambil itu. Pertamina, PLN, saya protect’,” tuturnya menirukan ucapan Prabowo.

Ia menambahkan Prabowo juga sudah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati agar melaporkan kepada dirinya jika terdapat permasalahan hukum.

“Beliau (Prabowo) itu sangat sayang sekali sama perusahaan Ibu. Jadi kalau apa-apa, kalau orang Pajak yang anu– laporin ke saya dulu, itu belum tentu salah. Itu teman-teman saya dikasih tahu," katanya.