Optimalkan Tata Kelola, Kolaborasi Menjadi Kunci Majukan Sawit Indonesia

Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) menegaskan bahwa perlu kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan sektor kelapa sawit serta meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di daerah transmigrasi.

Wakil Ketua GPPI, Dedi Junaedi, menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan serta lapangan pekerjaan di banyak wilayah dan merupakan penghasil devisa terbesar kedua setelah batubara.

Baca Juga: TEA: Limbah Sawit Bisa Menjadi Pendongkrak Ekonomi Indonesia

Akan tetapi, di balik potensi ekonominya, industri sawit justru menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal produktivitas, legalitas, serta ketahanan energi.

"Salah satu kendala utama yang dihadapi petani sawit swadaya adalah kurangnya akses terhadap benih unggul dan sarana budidaya yang berkelanjutan," katanya dalam FGD SAWIT BERKELANJUTAN VOL 16, bertajuk “Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan”, dikutip Warta Ekonomi, Senin (4/11/2024).

Menurut dia, hal yang mempengaruhi hasil panen salah satunya adalah kualitas bibit yang unggul. Namun, dia menilai bahwa banyak petani yang menggunakan bibit oplosan atau kurang berkualitas.

Maka dari itu, dia menyebut perlu investasi awal yang tinggi pada perkebunan sawit. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadi beban bagi para petani sawit terutama jika benih yang ditanam tidak produktif.

Di sisi lain, para petani swadaya sendiri menghadapi tantangan lain berupa sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO dan ISPO sebagai standar untuk memasuki pasar ekspor dan menjamin harga jual yang lebih baik. Hal lain yang menjadi ganjalan untuk petani swadaya yakni memenuhi standar sertifikasi tersebut khususnya lantaran pendanaan.

"Saat ini pendampingan dari pemerintah sangat penting untuk memperkuat kelembagaan dan membekali petani dengan pengetahuan serta praktik budidaya terbaik," ucap Dedi.

Untuk memastikan keberlanjutan sektor sawit, imbuhnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Melalui upaya tersebut, juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani sawit sehingga menjadikan kelapa sawit Indonesia sebagai komoditas unggulan yang berdaya saing global.

Baca Juga: Nusron: Masalah Perusahaan Sawit Tanpa HGU Rampung Desember Mendatang

Dalam kesempatan yang sama, Marselinus Andry dari Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menjelaskan pentingnya penguatan legalitas dan kelembagaan untuk mendukung petani sawit skala kecil.

Dia mengamati bahwa sebagian besar petani sawit swadaya di Indonesia masih terkendala dengan kepemilikan lahan dan posisi tawar dalam rantai pasok sawit.

Atas hal tersebut, dia berharap jika pemerintah, pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil bisa mendukung petani sawit dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada misalnya akses legalitas dan peningkatan kapasitas. Hal tersebut demi mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia.

Baca Juga: Cisadane Sawit Raya Berhasil Cetak Laba Bersih Rp125 Miliar di Tengah Kondisi Menantang

"Dukungan pemerintah dan pelaku usaha sangat krusial dalam mengembangkan potensi petani sawit skala kecil, terutama dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan industri sawit yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," tutur lelaki yang kerap disapa Andry tersebut.

Lebih lanjut, Nugroho Kristono selaku Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) menyampaikan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di sektor kelapa sawit.

Dirinya pun lantas mengapresiasi dukungan pemerintah dalam membangun SDM sawit melalui berbagai program kerja sama, termasuk di antaranya program yang melibatkan 23 kampus pelaksana program pelatihan sawit.

Dirinya juga mencatat pentingnya pendampingan bagi para petani sawit untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi kebun mereka. 

Untuk diketahui, saat ini ada sekitar 11 lembaga pelatihan yang membantu petani dalam program Direktorat Jenderal Perkebunan. Akan tetapi, jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang terus bertambah.

Oleh sebab itu, dirinya berharap banyak lembaga pelatihan yang turut berpartisipasi sehingga seluruh petani sawit di Indonesia bisa mendapatkan pelatihan agronomis yang memadai.

Baca Juga: Kementan Fokus Intensifikasi Sawit untuk Dukung Produksi Biodiesel B50

"Dukungan yang lebih terstruktur dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pendidikan dan pelatihan untuk petani sawit bisa optimal. Jika SDM sawit kita baik, produktivitasnya akan meningkat, dan akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan petani serta keberlanjutan industri sawit Indonesia," pungkasnya.