Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Persepi Terbongkar Lindungi Skandal Data LSI, Dewan Etik Dituding Tidak Jujur

        Persepi Terbongkar Lindungi Skandal Data LSI, Dewan Etik Dituding Tidak Jujur Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kembali menunjukkan sikap tidak kredibel dan tidak berintegritas setelah terbongkar di media. Anggota dewan etik Persepi diduga tidak jujur dalam menyampaikan hasil sidang Persepi dengan LSI.

        Hal itu disampaikan oleh Dewan Etik Persepi melalui Ketua Bidang Internal Persepi Arya Fernandes dalam keterangan konferensi pers membedah hasil sidang dewan etik secara terbuka di Hotel Mercure Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) lalu.

        Pada kesempatan tersebut, Arya mengungkapkan bahwa proses pengambilan data LSI (Lembaga Survei Indonesia) hanya mengganti responden padahal faktanya tidak sesuai.

        Baca Juga: Dewan Etik Persepi, Wasit Tapi Merangkap Pemain

        “Ada satu kelurahan yang diganti. Kelurahan Gondangdia tidak memberikan izin survei, sehingga dilakukan penggantian ke Kelurahan Cikini. Penggantian Kelurahan dilakukan dengan pengacakan Kelurahan di Kecamatan yang sama,” kata Philips dalam keterangan pers.

        Padahal pada faktanya terbongkar kebohongan melalui video proses persidangan yang tersebar bahwa LSI sebenarnya mengubah PSU di wilayah tertentu. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Ketua Bidang Internal Persepi, Arya Fernandez dalam sidang.

        Dalam rekaman tersebut, terdengar jelas pernyataan Hamdi Muluk dengan sejumlah anggota sidang bertentangan dengan klaimnya saat konferensi. 

        "Kalau misalkan satu Lembaga satu kelurahan yang terpilih itu kemarin (Sidang LSI) cukup lumayan banyak digantikan di semua wilayah ada pak? Jakarta Barat Timur, selatan ada? iya? Sekitar 60 (PSU) kelurahan dulu, itu kelurahan enggak ada yang ada berapa itu ditolak kan ya artinya adalah kemudian harus di pengganti," kata Hamdi Muluk saat sidang pertama, 29 Oktober di Jakarta.

        Baca Juga: Pakar: Rekam Jejak Potracking Teruji Melakukan Metode Survei dengan Baik

        Pengungkapan ini menunjukkan adanya upaya manipulasi fakta oleh pihak Persepi. Skandal Persepi ini juga memunculkan spekulasi objektivitas dan kredibilitas Persepi sebagai badan yang seharusnya menjaga etika dalam menentukan hasil sidang Persepi. 

        Terbongkarnya video tersebut membuktikan Persepi terbukti ada konflik kepentingan. Selain itu, Persepi menyembunyikan fakta LSI mengubah PSU atau responden.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Belinda Safitri

        Bagikan Artikel: