Indonesia Dorong Aliansi Multistakeholder untuk Perkuat Ketahanan Siber Nasional

Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam membangun ekonomi digital yang aman dengan mendorong kolaborasi multistakeholder demi menciptakan ketahanan siber nasional yang tangguh. Fokus utama inisiatif ini adalah pengembangan talenta keamanan siber untuk melindungi infrastruktur kritis negara.

“Ketahanan siber adalah fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Karena itu, kita mulai dari peningkatan kesadaran publik hingga investasi dalam keterampilan tenaga kerja,” ujar Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, saat membuka Indonesia–Australia Cybersecurity Symposium and Workshop di Jakarta.

Simposium ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan dalam membangun sumber daya manusia yang mampu menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Edi menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia diperkirakan melampaui USD 130 miliar, menjadikannya pemain utama di Asia Tenggara. Namun, lonjakan itu menuntut sistem keamanan siber yang kuat agar potensi tersebut tidak justru menjadi titik rawan.

Baca Juga: Indonesia Bakal Belajar dari Rusia untuk Perkuat Keamanan Siber

Untuk itu, pemerintah menggandeng sejumlah mitra seperti Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Infinite Learning – Nongsa Digital Park, dan Innov8 Technofarm. Kolaborasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Southeast Asia and Pacific Cyber Program, sebagai tindak lanjut dari MoU Indonesia–Australia yang ditandatangani pada Februari 2025 lalu.

“Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama,” tegas Marsda TNI R. Tjahjo Khurniawan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia menekankan bahwa Strategi Keamanan Siber Nasional tidak bisa dijalankan hanya oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan semua elemen bangsa.

Hal senada disampaikan Jonathan Gilbert, Penasihat Menteri dari Kedutaan Besar Australia, yang menyatakan bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan ketahanan digital kawasan.

Sementara itu, Wakil Rektor Pendidikan Vokasional RMIT, Mish Eastman, menegaskan komitmen RMIT untuk menyediakan pelatihan keamanan siber yang relevan dan berstandar global.

“Kami ingin membantu Indonesia mencetak solusi ketahanan siber yang sesuai dan dapat diperluas skalanya,” ujarnya.

Dari sektor swasta, CEO Innov8 Technofarm Ritchie Glen menyatakan komitmen kuat untuk berkontribusi langsung.

“Kami telah mengalokasikan hampir USD 1 juta untuk mendirikan pusat pelatihan keamanan siber kelas dunia di Jakarta,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur pelatihan akan menjadi nilai tambah signifikan bagi ekosistem digital Indonesia.