Asia Pacific Tax Forum (APTF) ke-16: Kolaborasi Regional Hadapi Tantangan Fiskal Global

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bekerja sama dengan Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) dan didukung Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Konferensi Tahunan Asia Pacific Tax Forum (APTF) ke-16 pada Rabu, 16 Juli 2025. Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan regional untuk membahas tantangan perpajakan di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Acara dibuka dengan sambutan dari Prof. Didik J. Rachbini, Founder dan Ekonom Senior INDEF, yang menyoroti tantangan berkelanjutan di kawasan ASEAN akibat ketidakpastian politik dan ekonomi. Menurutnya, dinamika global berpotensi memicu transformasi radikal dalam kebijakan fiskal, terutama terkait stabilitas mata uang dan instrumen perpajakan sebagai alat strategis.

APTF hadir sebagai platform tahunan yang mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, sektor privat, dan lembaga pemikir untuk mendiskusikan isu perpajakan. Tahun ini, forum mengangkat topik utama seperti inovasi kebijakan pajak, kerja sama lintas batas, dan respons fiskal terhadap ketegangan geopolitik serta nasionalisme ekonomi.

Dato’ Hj. Abd Aziz Bin Abu Bakar, Presiden MATA, menekankan dampak tekanan perdagangan global, seperti kenaikan tarif impor AS, terhadap fiskal negara-negara ASEAN. Ia juga menyoroti urgensi mengatasi erosi basis pajak, pengalihan keuntungan (profit shifting), dan perpajakan transaksi digital. 

Menurutnya, terdapat seruan bersama untuk kolaborasi yang lebih kuat di antara negara-negara anggota ASEAN, terutama di antara para ahli teknis dan pembuat kebijakan, untuk mengembangkan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan adil. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas regional dalam merespons disrupsi global sekaligus memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui tata kelola perpajakan yang baik.

Prof. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan RI, menjadi pembicara kunci dan mengutip Joseph Stiglitz, “Pajak adalah kewajiban”. Menurutnya, pajak tidak hanya alat mobilisasi pendapatan, tetapi juga instrumen redistribusi kesejahteraan.

Ia kemudian menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan Indonesia ke depan dalam memperkuat sistem perpajakan nasional untuk menghadapi dinamika global saat ini, di antaranya yaitu:

Melakukan joint program pertukaran data lintas institusi, baik itu di internal Kemenkeu antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, maupun dengan kementerian lainnya terkait dengan ekonomi dan investasi;

Melakukan penguatan pengawasan transaksi digital, baik domestik maupun luar negeri;

Menerapkan penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai untuk mendukung hilirisasi industri serta tujuan kesehatan dan lingkungan;

Melakukan optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam;

Mengembangkan sistem inti terpadu, yaitu Coretax, CEISA, dan SIMBARA, untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, integrasi data, dan memperkuat administrasi perpajakan dan bea cukai.

Usai pidato, Prof. Anggito secara resmi membuka APTF ke-16 dengan pemukulan gong.

Konferensi menghadirkan tujuh sesi panel dengan pembicara dari berbagai negara, membahas topik-topik seperti:

Global Economic Challenges and Tax Policy Responses From The Asia-Pacific Region (Tantangan Ekonomi Global dan Respons Kebijakan Pajak di Kawasan Asia-Pasifik);

Tax Policy Development and Regional Cooperation in The Asia-Pacific Region (Perkembangan Kebijakan Perpajakan dan Kerjasama Regional di Kawasan Asia Pasifik);

Indirect Tax Policy and Administration (Kebijakan Pajak Tidak Langsung dan Administrasi);

The Role of Customs Policies and Their Impact on The Global Economy (Peran Kebijakan Kepabeanan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Global);

Update on The Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (Pembaruan Tentang Mekanisme Kerjasama Administrasi Pajak Inisiatif Belt and Road);

The Future of Tax Incentives Under Pillar Two-Balancing Compliance and Competitiveness (Masa Depan Insentif Pajak Dibawah Pilar Dua-Menyeimbangkan Kepatuhan dan Daya Saing);

Harmonizing Taxation and Islamic Philanthropy for Inclusive Economic Growth (Menyeleraskan Perpajakan dan Filantropi Islam Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif).

APTF ke-16 mengukuhkan perannya sebagai forum kritis bagi pembahasan kebijakan pajak yang adaptif terhadap disrupsi global. Melalui kolaborasi regional, negara-negara Asia-Pasifik diharapkan dapat merancang sistem perpajakan yang efisien, adil, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.