Volume Perdagangan Produk Perikanan RI ke Australia Berpotensi Meningkat

Volume perdagangan produk perikanan Indonesia ke Australia berpotensi meningkat dengan kerja sama sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) Australia.

KKP melalui Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) Ishartini telah melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary Deputy of Biosecurity Operations and Compliance DAFF Australia Justine Saunders.

Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing, KKP Telah Terbitkan 207 SNI Produk Perikanan

Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas proses bisnis, tugas dan fungsi organisasi, serta peluang kerjasama perdagangan komoditas perikanan.

"Pertemuan dengan DAFF Australia sangat produktif dan dari Indonesia menyampaikan priority proposal untuk menjadi point of bilateral cooperations diantaranya asistensi dalam pemenuhan voluntary government certification mechanism, usulan dialog redrafting mutual recognition arrangement (MRA), technical assistance dalam penyusunan guidance post border market control and recall procedure, joint inspection serta sharing knowledge and technology dalam pengujian mikrobiologi mutu,” jelas Ishartini, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (17/7).

Ishartini menjelaskan kerjasama dengan DAFF Australia merupakan hal penting dalam upaya mendorong kelancaran dan kecepatan pemasukan komoditas perikanan Indonesia ke pasar Australia, untuk memastikan stabilitas demand yang akan berdampak kepada rantai pasok di Indonesia. Terutama karena pasar perikanan Australia juga diminati oleh kompetitor seperti Thailand dan Vietnam.

Dari pertemuan, lanjutnya, sudah mengerucut mengenai hal-hal yang akan ditindaklanjuti. 

“Adanya kerjasama kesetaraan sistem SJMKHP akan mendorong upaya Indonesia dalam melakukan diversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor. Australia merupakan pasar yang strategis karena secara geografis relatif dekat dengan kita dan demand akan produk perikanan menjanjikan,” tutupnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembentukan Badan Mutu KKP sebagai quality assurance body sektor perikanan sangat penting untuk mengawal SJMKHP di sepanjang rantai pasok baik untuk kepentingan masyarakat Indonesia maupun konsumen secara global akan kebutuhan pangan sehat, bergizi serta bermutu.