Jadi Perhatian Khusus, Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru Soal Beras

Pemerintah bergerak cepat merespons isu penyelewengan distribusi dan pengoplosan beras yang merugikan konsumen. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas (ratas) khusus dengan sejumlah menteri untuk membahas masalah tersebut secara menyeluruh.

“Sudah (ada ratas). Jadi pernyataan Presiden yang disampaikan ke publik itu merupakan hasil diskusi di dalam ratas tersebut,” ujar Prasetyo saat diwawancara media, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, Presiden secara rutin menerima laporan dari kementerian-kementerian terkait, termasuk soal temuan praktik curang dalam distribusi beras di masyarakat.

“Bapak Presiden mendapat laporan tentang tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, kurang beradab. Masih ada saja yang tega mengambil keuntungan dari situasi yang seharusnya tidak dimanfaatkan. Itu sebabnya kami segera ambil langkah,” jelasnya.

Terkait wacana penghapusan klasifikasi beras premium dan medium, serta usulan agar hanya Perum Bulog yang diberi wewenang menggiling padi, Prasetyo menyebut bahwa hal tersebut sedang dalam pembahasan.

“Semuanya sedang dirumuskan. Beberapa kebijakan dari Kementerian Pertanian sebenarnya juga sudah berjalan. Misalnya, soal HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Gabah itu sudah ditetapkan, dan alhamdulillah sekarang harga gabah kering di tingkat petani relatif stabil. Hampir tidak ada yang di bawah HPP,” katanya.

Baca Juga: PTPN I Dukung Visi Prabowo Soal Ketahanan Pangan Lewat Beras Murah

Ia juga menyinggung kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diberlakukan pemerintah. Sayangnya, masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut.

“Masalah kemarin itu karena ada perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja tidak mengikuti aturan. Jenis beras tertentu sudah ditetapkan HET-nya, tapi mereka campur, oplos, atau ganti kemasan agar bisa dijual lebih mahal. Ini jelas menyalahi aturan,” tegasnya.

Terkait pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut ke depan tak ada lagi klasifikasi beras premium dan medium, Prasetyo membenarkan bahwa itu merupakan bagian dari upaya bersama mencari solusi terbaik.

“Itu disampaikan dalam konteks mencari jalan keluar agar konsumen mendapat haknya secara adil. Pemerintah terus mencari formula yang tepat,” pungkasnya.