Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemerintah Targetkan Pulihkan 769 Ribu Ha Mangrove

        Pemerintah Targetkan Pulihkan 769 Ribu Ha Mangrove Kredit Foto: Uswah Hasanah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pemerintah menargetkan pemulihan 769.824 hektare ekosistem mangrove sebagai langkah besar menjaga pesisir Indonesia, seiring peringatan Hari Mangrove Sedunia 2025. 

        Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan Indonesia, yang memiliki 20% total mangrove dunia atau sekitar 3,44 juta hektare, telah kehilangan lebih dari 1 juta hektare dalam 40 tahun terakhir.

        “Mangrove bukan sekadar benteng pesisir, tapi juga penyerap karbon dan sumber penghidupan masyarakat,” ujar Hanif, dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (9/8/2025).

        Baca Juga: Dukung Target Netral Karbon 2060, Jababeka Bersama Tenant Tanam 100.000 Mangrove di Muara Gembong

        Hanif mengatakan, pengelolaan atau peremajaan lahan mangrove dapat memberikan nilai ekonomi yang tidak kecil baik untuk masyarakat ataupun pemerintah daerah. Dia menjelaskan, mangrove sehat bisa menghasilkan hingga Rp250 juta per hektare per tahun.

        “Kalau target rehabilitasi nasional 600 ribu hektare hingga 2029 ini tercapai, Indonesia akan menjadi contoh global dalam pemulihan ekosistem pesisir,” ujarnya.

        Sebagai bagian dari aksi nyata, KLH/BPLH melaksanakan penanaman mangrove seluas 8,1 hektare di Mempawah Mangrove Park, sebagai bagian dari program rehabilitasi 61,8 hektare di wilayah tersebut. Ini menjadi bagian dari target nasional rehabilitasi 600 ribu hektare hingga 2029, sebagaimana tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

        Baca Juga: Dua Regulasi Lingkungan Diluncurkan, Fokus Mangrove dan Tata Ruang Berkelanjutan

        “Hari ini kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan. Mangrove melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang besar, menyerap karbon biru untuk mengurangi dampak krisis iklim, menyediakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati, serta menjadi sumber pangan dan ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ujar Hanif.

        Untuk memperkuat kerangka kebijakan, KLH/BPLH menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) sebagai kompas nasional. RPPEM mencakup strategi kebijakan, pengendalian, pemanfaatan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan scenario planning menuju 2045.

        Target dalam skenario transformasional adalah peningkatan tutupan mangrove sehat menjadi 3,9 juta hektare, pengurangan emisi hingga 43 juta ton CO₂, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 25%.

        Baca Juga: KLH Gandeng 41 Rektor, Wujudkan Kebijakan Lingkungan Berbasis Sains

        Pendanaan rehabilitasi akan digerakkan melalui kombinasi APBN, investasi sektor swasta, skema blue carbon credit, perdagangan karbon Paris Agreement Article 6.2, dana iklim internasional, dan CSR berbasis pesisir. Menteri Hanif menekankan bahwa teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan tetap berada di tangan komunitas lokal.

        “Teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan ada pada komunitas. Kita perlu memperkuat kelembagaan desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan memastikan masyarakat pesisir mendapat manfaat langsung dari ekosistem yang lestari,” ungkapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Uswah Hasanah
        Editor: Djati Waluyo

        Bagikan Artikel: