Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Titiek Soeharto Soroti Penyaluran Beras SPHP yang Masih Lambat

        Titiek Soeharto Soroti Penyaluran Beras SPHP yang Masih Lambat Kredit Foto: Instagram/Titiek Soeharto
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyoroti lambatnya penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog. 

        Titiek menegaskan DPR mendorong percepatan distribusi beras SPHP agar harga pangan tetap terjangkau dan peluang tengkulak memainkan harga dapat dicegah.

        “Kita minta supaya cepat selesai, cepat dihabisin. Jangan ada kesempatan buat tengkulak-tengkulak bermain,” ujarnya,  usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

        Baca Juga: Prabowo Pamer Cadangan Beras RI Tembus 4 Juta Ton

        Berdasarkan data Bulog, penyaluran beras SPHP hingga pekan pertama Agustus baru mencapai 18.500 ton atau sekitar 1,27% dari target 1,3 juta ton yang direncanakan sejak Juli hingga Desember 2025. 

        Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan salah satu hambatan adalah penggunaan aplikasi Klik SPHP. Banyak pedagang, terutama yang berusia lanjut, tidak memiliki ponsel pintar yang mendukung aplikasi tersebut.

        “Pengecer di pasar rata-rata sudah sepuh, handphone-nya jadul, sehingga tidak ada android. Perlu sosialisasi,” kata Rizal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

        Baca Juga: Beras Oplosan Produksi Food Station Ditarik, Pramono Jamin Stok Aman!

        Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memerintahkan Bulog mempercepat operasi pasar untuk penyaluran beras SPHP. Menurutnya, penggelontoran langsung ke pasar lebih efektif ketimbang bazar, karena distribusi bisa lebih cepat.

        Titiek menambahkan, DPR akan membahas kebijakan beras satu harga usai masa reses dengan memanggil Menteri terkait. Ia menegaskan harga beras seharusnya diatur pemerintah, bukan oleh pelaku usaha besar yang dapat mematikan penggilingan kecil. 

        “Yang kita hidupkan itu penggilingan yang tidak mematikan yang kecil. Pemerintah yang atur harga, itu yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Uswah Hasanah
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: