Maruarar Sirait: Pemerintah Naikkan Kuota Rumah Subsidi, Siapkan KUR Perumahan Rp130 Triliun

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai 9,9 juta unit. Ia menyebut program 3 juta rumah rakyat yang dijalankan pemerintah kini diperkuat dengan berbagai skema, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga dukungan subsidi pajak melalui BPN DTP.

“Memang ini kan program 3 juta rumah untuk rakyat, FLPP, Bantuan Stimulus Perumahan, BSPS, dan BPN DTP. Jadi memang ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan, bahwa kan ada backlog 9,9 juta. Itu program yang kita kedepankan, rumah subsidi. Makanya ini FLPP,” kata Maruarar, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, pemerintah sudah menaikkan kuota rumah subsidi tahun ini secara signifikan. “Jadi makanya tahun ini sudah dinaikkan dari 220.000 jadi 350.000. Kan gitu kan ya? Jadi ini sejalan dengan apa yang kita jalankan. Dan saya sudah laporkan dalam rapat kabinet, minggu lalu, ya, bersama Bapak Presiden. Ya, minggu lalu, bahwa kita memang programnya ini,” jelasnya.

Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Bantu Pekerja Pariwisata Miliki Hunian

Maruarar menegaskan, prioritas utama adalah mengurangi backlog dengan rumah subsidi dan sekaligus menangani rumah tidak layak huni lewat BSPS.

“Yang pertama itu memang untuk menghadapi backlog adalah rumah subsidi. Ya, melalui FLPP. Makanya masuk dalam program. Dan tahun ini sudah dinaikkan dari 220.000 jadi 350.000. Jadi sejalan dengan, kita berterima kasih. Apa yang kita perjuangkan, dan dari masyarakat, dan dari pengembang, bisa diterima. Kemudian BPN DTP. Ini juga kan adalah, di BPN DTP ya, kemudian juga ada BSPS. Nah, BSPS ini memang, kami bersama DPR bersepakat bahwa inilah program umuman untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. Jadi ada rumah yang tidak layak huni. Nah, itu dengan program BSPS,” ungkapnya.

Selain FLPP dan BSPS, pemerintah juga menyiapkan skema baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Maruarar menyebut ini pertama kalinya KUR diperluas ke sektor perumahan.

“Nah, kemudian juga menambahkan tahun ini melalui kur perumahan. Ya, kur perumahan itu ada dari segi supply dan demand. Ya, supply-nya itu bisa developer, kontraktor. Kemudian juga dari segi demand-nya itu bisa buat misalnya homestay dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo sangat konsens sekali soal perumahan. Makanya pertama kali ada kur perumahan. Belum pernah ada Indonesia kur perumahan baru sekarang,” ujarnya.

Dana yang disiapkan pun cukup besar. “Dananya sekitar 130-an triliun. Itu kita diputuskan waktu kita pertemuan kurang lebih 2,5 bulan lalu, 3 bulan lalu di Singapur. Ada Pak Prabowo, Pak Rosan, saya dan Pak Mentor Ekonomi,” ungkap Maruarar.

Mengenai detail teknis, ia menyebut aturan pelaksanaan KUR Perumahan segera diumumkan. “Nanti kita akan sampaikan. Kita akan bikin konversi PERS lengkap untuk menjelaskan aturan, syarat, bunga, ya? Tenor-nya, ya? Tunggu aja waktunya nggak lama lagi. Pasti bulan ini. Mudah-mudahan bulan inilah,” jelasnya.

Soal kritik terkait data pembiayaan perumahan, Maruarar memastikan transparansi terus dijaga. Ia merinci capaian program per 13 Agustus 2025.

“Ini realisasi ber-13 Agustus. Dari 1 Januari 2020 sampai 1 Agustus. Udah kelihatan ya? Ini 1 Januari 2021. Jadi cara bacanya, ini yang di atas data proses bangun 42.000, ya? Proses bangun sampai dengan akad. Akad itu penyerahan, ya? Yang penyerahan sudah realisasi dan sudah akad ini 153.000. Jadi yang sedang proses 42.600 yang sudah realisasi 153.700. Total Rp196.307. Data per tanggal 13, jadi mulai 1 Januari sampai 13 Agustus. Jadi kita senang sekali apa yang kita sampaikan dalam rapat kabinet minggu lalu,” tuturnya.

Maruarar menegaskan kembali bahwa fokus pemerintah jelas: rumah subsidi untuk mengurangi backlog, BSPS untuk rumah tidak layak huni, dan KUR Perumahan sebagai terobosan baru.

“Pak Prabowo sampaikan, kita kan rapat kabinet minggu lalu ya. Jadi kita sudah sampaikan untuk backlog yang Rp9,9 juta programnya rumah subsidi. Itu tadi udah bunyi kan? Dari FLPP itu kan? Fasilitas Likuiditas. Kedua, untuk rumah yang tidak layak uni, programnya PSPS, Bantuan Stimulan. Itu teman-teman DPR sangat mendukung sekali. Dan para kepala daerah juga mendukung sekali. Nah ketiga, kita ada tambahan kur perumahan. Ya, kita akan segera jalankan, ya? Sekitar 130 triliun. Tentu di luar itu ada APBN, ya? Di situ ada PSU, ada perbaikan rumah umum, ya? Seperti itu dan penyelesaian beberapa rusun misalnya ada di IKN dan sebagainya,” pungkasnya.