Pascabencana 139.485 Rumah Rusak, Pemerintah Kejar 2.600 Hunian Tetap

Pemerintah mencatat 139.485 unit rumah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, angka yang mencerminkan besarnya beban ekonomi sektor perumahan akibat banjir dan longsor. Data tersebut menjadi pijakan awal perhitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, bersamaan dengan percepatan pembangunan 2.600 unit hunian tetap yang dibiayai di luar APBN.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah saat ini masih berada pada fase tanggap darurat, sembari menyiapkan langkah lanjutan pemulihan perumahan.

Di Sumatra Utara, total rumah terdampak mencapai 29.766 unit. Rinciannya, rusak ringan 19.936 unit, rusak sedang 4.304 unit, rusak berat 4.351 unit, dan rumah hanyut 1.135 unit. Sementara di Sumatra Barat, jumlah rumah terdampak tercatat 9.150 unit, terdiri atas rusak ringan 5.634 unit, rusak sedang 1.174 unit, rusak berat 1.577 unit, dan rumah hanyut 765 unit.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Sementara untuk Korban Banjir Sumatra

Jika digabungkan dengan data Aceh, total rumah terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai 139.485 unit. Angka ini menjadi dasar awal perencanaan kebutuhan anggaran penanganan perumahan.

“Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore,” ujar Maruarar, dalam Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Besarnya kerusakan perumahan berpotensi menekan fiskal, terutama pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, pemerintah pusat melakukan pendataan menyeluruh untuk memastikan kebijakan lanjutan disusun berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.

Seiring itu, pemerintah mempercepat penyediaan 2.600 unit hunian tetap bagi korban bencana sebagai bagian dari pemulihan sosial dan ekonomi daerah terdampak. Hunian tersebut disiapkan melalui skema pembiayaan non-APBN dan ditargetkan mulai dibangun pada bulan ini.

“Kami sudah koordinasi ke beberapa daerah. Sudah tadi kemarin sore, mohon maaf, saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN,” ujar Maruarar.

Baca Juga: Pemerintah Telah Kucurkan Rp268 Miliar Tangani Bencana Sumatra

Ia menambahkan, dalam waktu kurang dari 24 jam terdapat tambahan unit. “Malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600, Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini,” katanya.

Untuk mempercepat realisasi, pemerintah telah melakukan survei lokasi pembangunan. Di Aceh, 30 titik telah direkomendasikan sebagai lokasi yang dinilai siap dibangun. “Sudah ada 30 lokasi yang kami survei, Pak. Sudah 30 yang kami rekomendasikan,” ujar Maruarar.

Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai metode konstruksi, termasuk Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) dan skema UMK-M, serta berkoordinasi dengan industri dalam negeri seperti Semen Indonesia. “Kemudian juga kami sudah berkoordinasi dengan Semen Indonesia. Kita juga alangkah baiknya kalau bisa memberdayakan kemampuan kita sendiri,” ucapnya.

Maruarar menegaskan percepatan hunian tetap tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui aktivitas konstruksi dan penyerapan tenaga kerja. Ia meminta arahan Presiden terkait percepatan koordinasi lintas kementerian, terutama mengenai status tanah, agar pembangunan dapat segera dimulai. “Minggu ini sudah mulai membangun,” kata Maruarar.