APBN 2026: TKDD Turun Drastis, Daerah Terancam Kehilangan Ruang Fiskal

Penurunan signifikan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam RAPBN 2026 berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Pemerintah menetapkan TKDD sebesar Rp214,07 triliun, turun drastis dibanding outlook 2025, seiring semakin banyaknya program prioritas yang dikendalikan langsung pemerintah pusat.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menegaskan konsekuensi penurunan ini akan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah.

“Konsekuensi dari banyaknya program prioritas yang dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat adalah terjadi penurunan belanja TKDD yang cukup drastis dibandingkan outlook 2025 yaitu sebesar Rp214,07 triliun pada RAPBN 2026. Hal ini tentu akan mempengaruhi APBD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sehingga perlu ada strategi agar pemerintah daerah masih bisa berjalan,” kata Riza dikutip dari keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Dengan turunnya porsi TKDD, kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan lokal diperkirakan melemah. Pemerintah pusat sebelumnya mengarahkan alokasi besar untuk program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, serta revitalisasi sekolah dasar dan menengah yang dikelola langsung kementerian terkait.

Selain itu, Riza juga menyoroti struktur belanja pemerintah pusat yang dinilai belum optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut porsi belanja modal masih rendah, hanya 8,74 persen, sementara pembayaran bunga utang mencapai 19,11 persen dari total belanja.

“Sementara Belanja Bunga Utang mencapai 19,11 persen, padahal Belanja Modal punya dampak berganda bagi ekonomi,” ujar Riza.

Belanja modal umumnya dipandang sebagai instrumen penting untuk memperluas kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan komposisi saat ini, belanja modal yang lebih kecil berisiko mengurangi multiplier effect dari APBN terhadap perekonomian nasional.