Pemenuhan TKDN Jadi Fokus KPI dalam Proses Pengadaan

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menegaskan komitmen dalam pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan transparansi pada setiap proses pengadaan. Pjs. Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani, mengatakan langkah ini diharapkan dapat memperkuat multiplier effect atau efek berganda dari operasional perusahaan terhadap perekonomian nasional.

"Pemenuhan TKDN dalam setiap proyek menjadi elemen penting karena memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Milla Selasa (2/9/2025).

Milla menegaskan, KPI mendorong seluruh mitra kerja, termasuk vendor, untuk memenuhi aspek TKDN dalam pengadaan. Ketentuan mengenai TKDN telah diatur dalam PP No. 29 Tahun 2018 dan Permenperin No. 03 Tahun 2014 yang mewajibkan kontraktor menggunakan produk dalam negeri.

Baca Juga: Kilang Pertamina Luncurkan Desa Energi Berdikari di Lahat dan Muara Enim, Dorong Energi Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat

"KPI bahkan menegaskan komitmen TKDN bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, melainkan turut menentukan strategi pengadaan dan penyusunan kontrak dalam implementasi monitoring pelaksanaan TKDN," jelas Milla.

Untuk memastikan kepatuhan, KPI menyusun serangkaian proses tata kelola yang mencakup mekanisme verifikasi hingga potensi penalti jika realisasi TKDN tidak terpenuhi.

“Kepatuhan terhadap regulasi yang terkait TKDN sangat penting, termasuk mekanisme verifikasi, komitmen dan potensi penalti jika realisasinya tak sesuai,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan TKDN bukan hanya memperkuat rantai pasok nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri lokal, dan berkontribusi terhadap efisiensi operasional jangka panjang.

Baca Juga: Semester I 2025, Produksi Gasoline Kilang Pertamina Plaju Capai 2,3 Juta Barel

“KPI sebagai entitas strategis negara perlu memastikan bahwa proses pengadaannya tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan,” sambungnya.

Selain TKDN, KPI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan. Menurut Milla, sistem pengadaan di KPI telah dibuat terintegrasi untuk meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Untuk menjaga integritas, perusahaan juga mewajibkan mitra kerja mematuhi kode etik serta menandatangani pakta integritas. “Dengan sistem pengadaan yang modern dan transparan, KPI tidak hanya membuktikan handal dalam mengelola kilang, tapi juga memperkuat kepercayaan publik sebagai perusahaan yang menjadi tulang punggung ketahanan energi Indonesia,” tutup Milla.

KPI merupakan anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang pengolahan minyak dan petrokimia sesuai prinsip Environmental, Social & Governance (ESG). Perusahaan ini juga menjadi anggota United Nations Global Compact (UNGC) dengan komitmen menjalankan sepuluh prinsip universal UNGC dalam strategi operasionalnya.