Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pasang Harga Sewa Tinggi, Pramono Ancam Tendang PT MRT dari District Blok M

        Pasang Harga Sewa Tinggi, Pramono Ancam Tendang PT MRT dari District Blok M Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegur keras manajemen PT MRT Jakarta (Perseroda) terkait polemik sewa tenant di District Blok M. Ia bahkan mengancam akan membatalkan kerja sama MRT  dengan koperasi pengelola apabila pengeloaan malah membebani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

        “Memang ada kerja sama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerja sama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur dirut MRT kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerja samanya maka saya minta untuk dibatalkan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (3/9).

        Ancaman ini muncul setelah sejumlah pedagang kuliner di Plaza 2 Blok M atau District Blok M mengumumkan penutupan mendadak. Lonjakan biaya sewa yang dianggap memberatkan membuat para pelaku usaha angkat kaki, sehingga kawasan yang sebelumnya ramai mendadak sepi pengunjung.

        Baca Juga: Pedagang District Blok M Kompak Angkat Kaki, Pramono Tegur Keras Dirut MRT

        Pramono menyebut praktik menaikkan tarif secara sepihak tidak bisa ditoleransi, apalagi saat Blok M tengah menjadi salah satu pusat kebangkitan ekonomi Jakarta.

        “Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Enggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M ramai, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan, saya minta untuk dibatalkan. Lebih baik dikelola sendiri,” tegasnya.

        Baca Juga: Pramono Beri Rincian Total Kerugian Fasilitas Umum Akibat Kerusuhan di Jakarta, Total Rp51 Miliar Lebih

        Menurutnya, opsi pengelolaan langsung lebih realistis ketimbang mempertahankan kerja sama yang melanggar aturan. Ia tidak ingin momentum geliat ekonomi di kawasan itu terhambat oleh kebijakan sewa yang tidak masuk akal.

        “Karena bagi saya pribadi untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan ini kan ekonomi sedang menggeliat di Blok M sedang baik. Jadi kalau memang tidak bisa ya dibatalkan aja dan dikelola sendiri. Tidak perlu pakai kerja sama,” tambah Pramono.

        Seperti diketahui, District Blok M sempat menjadi destinasi kuliner populer di Jakarta. Namun dalam beberapa pekan terakhir, gelombang penutupan tenant kuliner menimbulkan kekhawatiran publik soal keberlanjutan kawasan tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Annisa Nurfitri
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: