Pagu Kemenhub Naik Jadi Rp29,50 Triliun, Djoko: Fokuskan ke Subsidi Transportasi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub naik dari Rp26,76 triliun menjadi Rp29,50 triliun setelah disetujui Komisi V DPR RI dalam rapat kerja di Jakarta.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menilai tambahan anggaran tersebut sebaiknya difokuskan untuk memperluas subsidi transportasi darat, laut, udara, dan kereta api perintis.

“Subsidi transportasi sangat penting bagi masyarakat di wilayah 3T. Dengan adanya subsidi, aksesibilitas orang dan barang menjadi lebih mudah serta biaya transportasi tetap terjangkau,” ujar Djoko, Senin (9/8/2025).

Baca Juga: Menhub Ingatkan Masyarakat Tak Rusak Sistem Transportasi, Dampaknya Besar ke Ekonomi

Pada 2024, pemerintah melalui Kemenhub mengalokasikan Rp4,39 triliun untuk subsidi transportasi. Dari jumlah tersebut, Rp1,49 triliun disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dana ini mencakup subsidi 357 trayek bus perintis senilai Rp212,28 miliar, 35 trayek antarmoda Rp63,9 miliar, enam lintasan barang Rp22,2 miliar, 270 lintasan penyeberangan perintis Rp622,6 miliar, serta subsidi angkutan perkotaan di 10 kota dan IKN sebesar Rp550 miliar.

Sektor perhubungan udara menerima alokasi Rp750 miliar. Subsidi ini mencakup 44 rute kargo Rp108,40 miliar, 264 rute penumpang Rp588,48 miliar, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk penumpang dan kargo senilai Rp39,18 miliar.

Sementara itu, sektor laut memperoleh Rp1,95 triliun untuk menopang 39 lintasan tol laut, 105 trayek perintis laut, dan enam trayek kapal ternak. Adapun sektor perkeretaapian menerima subsidi Rp209,09 miliar bagi delapan lintas kereta perintis.

Baca Juga: Komisi V DPR Restui Anggaran Kemenhub 2026 Rp28,48 Triliun

Djoko juga menambahkan, alokasi anggaran sebaiknya mencakup program keselamatan, termasuk peningkatan anggaran operasional Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Ia menekankan agar KNKT tidak terkena pemangkasan anggaran dan dipertimbangkan menjadi institusi independen, serupa BMKG dan Basarnas.