Anggaran Naik 30%, KLH/BPLH Gaspol Transformasi Lingkungan 2026

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), menegaskan untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, memperkuat nilai ekonomi karbon yang berintegritas, serta menjaga kualitas lingkungan hidup demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan komitmen tersebut didukung dengan meningkatnya pagu anggaran tahun 2026 sebesar hampir 30 persen atau menjadi Rp 1,39 triliun.

“Kami percaya bahwa langkah menuju lingkungan hidup yang lebih sehat dan ekonomi yang lebih tangguh hanya bisa dicapai dengan kolaborasi penthahelix—pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (10/9/2025).

Baca Juga: KLH/BPLH Percepat Pengendalian Sampah, Target 100% Terkelola pada 2029

Hanif mengatakan, fokus utama KLH/BPLH pada 2026 adalah percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Regulasi ini menjadi panduan nasional pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah akan menjadi ujung tombak pelaksanaan, sementara Forum Rektor dilibatkan menghadirkan riset, inovasi, dan edukasi berbasis akademik.

“Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, kita mampu menghadirkan kebijakan terbaik bagi bangsa dan lingkungan hidup Indonesia,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor lingkungan hingga September 2025 mencapai Rp287,77 miliar, melampaui target lebih dari tiga kali lipat. Prognosis akhir tahun diperkirakan menembus Rp549 miliar. Lonjakan ini mencerminkan efektivitas penegakan hukum lingkungan sekaligus hasil sinergi pusat dan daerah dalam pemungutan denda serta kompensasi lingkungan.

Baca Juga: Menteri KLH: Industri Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

“Tema pembangunan lingkungan hidup 2026 menuntun kami untuk membelanjakan setiap rupiah anggaran secara efektif dan efisien, tetap menjaga daya dukung lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam memperkuat langkah KLH/BPLH.

“Syukur alhamdulillah, rapat seharian ini berjalan intens dan maraton, namun tetap mengedepankan aspek-aspek yang prudent serta diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menteri Hanif menambahkan, sinergi dengan legislatif menjadi modal penting untuk melangkah lebih percaya diri.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Komisi XII DPR RI. Rekomendasi dan masukan dari DPR akan menjadi langkah penting bagi kami menjalankan tugas dengan lebih percaya diri,” katanya.