MTI: MBG Seharusnya Tak Korbankan Infrastruktur dan Transportasi

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti penetapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan anggaran Rp335 triliun.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mengingatkan agar pelaksanaan program tidak memangkas dana penting sektor lain.

Baca Juga: INDEF Usul MBG Difokuskan ke 5 Provinsi dengan Stunting Tinggi

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif yang patut didukung, namun pelaksanaannya perlu bijaksana. Anggaran program ini sebaiknya tidak memangkas dana penting dari kementerian atau lembaga lain yang juga krusial untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tegas Djoko, Sabtu (13/9/2025).

Sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2026, alokasi MBG sebesar Rp335 triliun bersanding dengan ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), perumahan, serta pertahanan dan keamanan (Rp425 triliun). Sementara, pendidikan mendapat Rp575,8 triliun dan kesehatan Rp244 triliun.

Djoko mengingatkan, tanpa infrastruktur dan transportasi yang kuat, program utama seperti MBG akan sulit efektif. 

“Daerah miskin sering kali memiliki aksesibilitas yang sangat buruk akibat minimnya infrastruktur dan transportasi umum yang memadai. Tanpa elemen-elemen ini, daerah tersebut akan sulit keluar dari kemiskinan, bahkan mengalami inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi,” jelasnya.

Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, dengan target capaian di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. 

Djoko menegaskan, keberlanjutan infrastruktur dan transportasi berkeselamatan harus dipandang sebagai kebutuhan dasar setara dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga: Ongkos Transportasi Membengkak, MTI Desak Pemerintah Fokus ke Angkutan Umum

“Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita perlu memandang infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan dasar, sama pentingnya dengan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan,” kata Djoko.