INDEF Usul MBG Difokuskan ke 5 Provinsi dengan Stunting Tinggi

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum memperluas cakupan ke 82 juta penerima manfaat pada 2026.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF, Izzudin Farras, menilai pelaksanaan MBG selama delapan bulan terakhir menunjukkan banyak persoalan serius, mulai dari kasus keracunan makanan hingga lemahnya tata kelola.

“Lebih dari 4.000 anak menjadi korban keracunan dalam delapan bulan program ini berjalan. Angka ini tidak boleh dianggap sekadar statistik,” ujarnya dalam diskusi publik, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Farras menekankan, tanpa evaluasi total, rencana memperbesar alokasi anggaran MBG menjadi Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 justru berisiko menambah masalah. Ia menilai pemerintah seharusnya tidak langsung menjalankan program secara masif, melainkan bertahap dengan target yang lebih terukur.

Baca Juga: Prabowo Bidik Pertumbuhan 5,4% di 2026, INDEF Ingatkan Butuh Strategi Ekstra

Menurutnya, prioritas dapat diberikan kepada daerah dengan prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan yang tinggi. INDEF mencatat ada lima provinsi yang masuk dalam kategori tersebut, yakni Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

“Mulailah dari lima provinsi ini sebagai pilot project. Hasil monitoring dan evaluasi bisa menjadi dasar sebelum diperluas ke wilayah lain,” kata Farras.

Ia juga menyoroti perlunya perubahan skema pelaksanaan. Selama ini pengelolaan MBG bertumpu pada yayasan penyedia jasa dan SPPG yang kapasitasnya beragam. Model ini, menurutnya, rentan menimbulkan penyimpangan, mulai dari dugaan markup, dapur fiktif, hingga penyediaan makanan yang tidak layak.

Farras menyarankan pelibatan komunitas sekolah dan puskesmas untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Baca Juga: Ekonom INDEF Desak Pemerintah Terapkan Fleksibilitas Fiskal di APBN

“Jika komunitas sekolah, guru, orang tua, hingga tokoh masyarakat dilibatkan, pengawasan kualitas makanan akan lebih ketat. Hal serupa bisa dilakukan di puskesmas untuk ibu hamil dan balita,” ujarnya.

Dengan evaluasi total dan penerapan skema bertahap, INDEF menilai tujuan jangka panjang MBG dalam membentuk generasi emas 2045 tetap bisa dicapai tanpa mengorbankan kualitas jangka pendek.

“Pemerintah harus berbenah dulu sebelum memperluas program, agar tidak menimbulkan korban baru dan anggaran benar-benar efektif,” tegas Farras.

.