Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemerintah Kaji Kebijakan Perumahan, Libatkan BI dan Menkeu

        Pemerintah Kaji Kebijakan Perumahan, Libatkan BI dan Menkeu Kredit Foto: Uswah Hasanah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru di bidang perumahan untuk memperkuat perekonomian nasional. 

        Kebijakan tersebut akan dirumuskan bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan para pengembang perumahan.

        “Nanti saya akan diskusi dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Dan juga teman-teman pengembang yang luar biasa,” kata Maruarar saat menyampaikan keterangan resmi di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

        Ia menegaskan, perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan sejalan dengan arahan Presiden yang disebutnya banyak menghadirkan terobosan untuk menyelesaikan persoalan rakyat di berbagai sektor.

        Baca Juga: Tindak Lanjuti Aspirasi Publik, DPRD Jateng Evaluasi Tunjangan Perumahan dan Hapus Kunjungan Luar Negeri

        Menurut Maruarar, dukungan terhadap pembangunan perumahan tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil hingga lembaga keuangan.

        Maruarar mencontohkan adanya alokasi dana sebesar Rp130 triliun yang digelontorkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk developer, kontraktor, serta toko bangunan. Ia juga menyinggung dukungan kebijakan dari Bank Indonesia melalui penyesuaian giro wajib minimum (GWM) yang ikut menopang pembiayaan sektor perumahan.

        “Perumahan pertama sepanjang sejarah Indonesia Rp130 triliun buat UMKM, buat developer sama kontraktor kemudian juga toko-toko bangunan yang seperti UMKM, kemudian juga dukungan dari Bank Indonesia,” ujar Maruarar.

        Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan pekerja di sektor konstruksi dan perumahan.

        Ia juga menyinggung pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait istilah serakahnomics, yakni praktik pengusaha yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

        “Tadi ada yang ngomong BPJS Ketenagakerjaan, ya itu saya sangat terima kasih. Pak Prabowo pernah mengatakan serakahnomics, yaitu pengusaha-pengusaha yang serakah,” tutur Maruarar.

        Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan program perumahan berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung bagi rakyat. 

        Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperhatikan sektor ini sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Uswah Hasanah
        Editor: Istihanah

        Bagikan Artikel: