Unggul Kelola Wisata Berbasis Desa, Bangka Belitung Layak Jadi Acuan Nasional

Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, mengungkapkan Kemenpar bersama DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kunjungan yang berlangsung pada 8 September 2025 itu bertujuan untuk memetakan potensi desa wisata di Bangka Belitung.

Baca Juga: Bermanfaat Bagi Pelaku Usaha, RI-Uni Eropa Berkomitmen Laksanakan IEU-CEPA

Selama kunjungan kerja, Panja DPR dan Kemenpar berdialog dengan para pengelola desa wisata dan masyarakat setempat, untuk mendengarkan langsung aspirasi dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi desa wisata yang dimiliki.

“Selain itu, mereka juga meninjau beberapa desa wisata unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk desa wisata yang terkenal dengan pesona alam serta tradisi budaya yang masih kental,” kata Hariyanto, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Rabu (24/9).

Hariyanto menjelaskan Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunggulan dalam mengelola potensi wisata berbasis desa sehingga layak dijadikan acuan secara nasional.

Ia menilai desa wisata memiliki potensi besar dalam memajukan ekonomi daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta promosi budaya dan kekayaan alam.

“Panja Standardisasi Desa Wisata juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat aspek standar kualitas desa wisata, pengelolaan sumber daya alam, pelatihan bagi pelaku wisata lokal, pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan, serta pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,” kata Hariyanto.

Ia juga mengatakan fondasi perekonomian nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada sektor pariwisata, khususnya desa wisata.

Model ini terbukti mampu menopang ekonomi, melestarikan budaya, dan memberdayakan masyarakat secara langsung.

Namun demikian, juga disadari adanya tantangan yang signifikan. Ketiadaan klasifikasi dan standar yang baku, seringkali menghambat pengembangan yang terstruktur dan merata. 

Isu-isu seperti terbatasnya amenitas, kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal, dan kurangnya dukungan infrastruktur, secara signifikan menggerus efisiensi dan melemahkan daya saing desa wisata di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada potensi lokal yang ada.

“Pemerintah daerah dan pengelola desa wisata diharapkan dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat meningkatkan kinerja desa sehingga meningkat statusnya,” kata Hariyanto.