Ahok: Jangan Harap Lapangan Kerja Tumbuh Tanpa Bersihkan Pajak dan Bea Cukai

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi pajak dan bea cukai untuk menjaga kepercayaan publik serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ia menegaskan, tata kelola fiskal yang bersih menjadi fondasi utama terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

“Kalau soal pajak dan bea cukai tidak dibereskan, jangan harap lapangan kerja bisa tumbuh. Banyak manufaktur kecil yang tutup karena kalah bersaing dengan barang selundupan,” ujar Ahok dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga: Ahok: Bisnis Harus Dijalankan dengan Nurani dan Visi Jelas

Menurut Ahok, praktik penyimpangan di sektor pajak dan bea cukai masih menjadi persoalan mendasar yang berpotensi melemahkan industri dalam negeri. 

Ia menilai kepercayaan masyarakat dan investor hanya bisa tumbuh melalui transparansi anggaran dan penegakan hukum yang konsisten.

Selain reformasi fiskal, Ahok juga menyoroti perlunya pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih terbuka dan efisien. 

Proses tender yang berbelit dan tidak transparan, kata dia, kerap menghambat pelaku industri domestik untuk ikut berpartisipasi.

Ia mencontohkan, ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sistem pengadaan daring yang diterapkan pemerintah daerah mampu mempercepat pengerjaan proyek infrastruktur. 

Baca Juga: Purbaya Bilang 26 Pegawai Pajak Dipecat Gegara Terima Uang, Gak Bisa Diampunin!

“Bapak-Ibu bisa merasakan kenapa waktu saya jadi gubernur di Jakarta, ada laporan jalan jelek, langsung kita kerjakan. Kalau dulu sampai orang mati, banyak kok enggak dikerjakan. Karena nunggu tadi, lalu saya ubah dengan e-katalog. Saya beli secara gelondongan. Begitu dapat laporan jelek, saya langsung kirim, langsung bayar,” ungkapnya.

Ahok menilai, sistem serupa dapat diterapkan di tingkat nasional dengan membuka keanggotaan bagi pelaku manufaktur di seluruh Indonesia. 

Langkah ini akan memungkinkan pemerintah melakukan pembelian langsung tanpa menunggu proses tender yang panjang.

Lebih lanjut, ia juga mendorong transformasi kebijakan subsidi menjadi subsidi digital atau cashback.

Menurutnya, sistem digitalisasi subsidi akan meminimalkan kebocoran dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran serta tercatat secara elektronik.