Industri Kripto Amerika Geram, Ekosistem Stablecoin Terancam Gegara Manuver Bank

Koalisi industri kripto, fintech, dan ritel bersatu untuk membela sistem perbankan terbuka (open banking) yang tengah diancam oleh manuver bank dari Amerika Serikat (AS).

Dilansir Rabu (22/10) Koalisi Blockchain Association, Crypto Council for Innovation, National Association of Convenience Stores, dan National Retail Federation baru-baru ini memperingatkan bahwa upaya bank-bank besar untuk mengenakan biaya akses data dapat menghambat koneksi antara sistem keuangan dengan dompet digital dan stablecoin.

Baca Juga: Pasar Kripto Indonesia Tumbuh 16%, Derivatif Melonjak Dua Kali Lipat

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) didesak oleh mereka untuk mempertahankan perlindungan utama dalam aturan yang sedang digodok, yakni Rule 1033.

Aturan tersebut akan memberikan hak kepada konsumen untuk secara bebas membagikan data keuangan mereka kepada layanan pihak ketiga, memungkinkan koneksi antara rekening bank dengan bursa kripto, dompet stablecoin, serta platform fintech lainnya.

Koalisi itu mengatakan bahwa bank-bank besar sedang melobi agar cakupan definisi “perwakilan konsumen” dipersempit dan agar biaya dikenakan untuk akses data. Menurut mereka, perubahan ini akan menguntungkan pemain lama, melemahkan persaingan, dan memutus hubungan antara industri kripto serta dompet digital dengan sistem perbankan AS.

“Aturan open banking yang kuat sangat penting bagi ekosistem layanan keuangan yang kompetitif, berkembang, dan inovatif,” tulis surat dari Koalisi Kripto Amerika Serikat.

“Selama dekade terakhir, banyak inovasi finansial yang digunakan masyarakat saat ini muncul berkat kepastian kebijakan bahwa kita menuju sistem perbankan terbuka," tambahnya.

Koalisi Kripto Amerika Serikat menilai bahwa industri kripto dapat tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan kerangka open banking secara menyeluruh.

“Aturan open banking yang kuat adalah kunci daya saing dari AS,” tulis Koalisi Kripto amerika Serikat.,

CFPB juga didesaknya untuk menyelesaikan kebijakan terkait tanpa menyerah pada tekanan bank-bank besar yang ingin mengenakan pajak atas akses ke data keuangan milik masyarakat.

Baca Juga: Macam Reksa Dana, Stablecoin Tak Akan Ganggu Deposito Bank

Adapun bank menyoroti soal Rule 1033. Pihaknya mengatakan bahwa open banking akan menambah biaya operasional. Namun koalisi kripto menilai biaya tersebut merupakan hal wajar dan sudah menjadi praktik umum dalam sektor perbankan global.