Aset Tidur Pemerintah akan Dimanfaatkaan untuk UMKM, Cak Imin: Peraturannya Segera Diterbitkan Presiden

Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) terkait pemanfaatan aset atau fasilitas pemerintahan yang tidak terpakai (idle) untuk kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah memperluas ruang usaha bagi sektor UMKM di berbagai daerah.

“Akan keluar juga instruksi Presiden menyangkut penggunaan fasilitas pemerintahan yang idle, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar saat mengunjungi Laswi Heritage di Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

Muhaimin menjelaskan, rencana penerbitan Inpres tersebut merupakan tindak lanjut dari program “Pasar 1001 Malam”, sebuah inisiatif pemerintah untuk membangun pusat bisnis dan kolaborasi bagi UMKM serta pelaku ekonomi kreatif. Program ini dirancang untuk memanfaatkan aset-aset tidur milik pemerintah agar dapat menghasilkan nilai ekonomi baru.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2026, Cak Imin Luncurkan Dua Program Baru

“Kalau ada fasilitas yang idle, digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan UMKM. Ini sebagai gerakan komitmen negara dan pemerintah dalam membuka ruang UMKM untuk tumbuh,” ujar Caik Imin.

Menko PM Muhaimin menegaskan, pemanfaatan aset idle diharapkan dapat mempercepat peningkatan skala usaha UMKM dan memperluas akses pasar.

Menurutnya, keterbatasan ruang usaha selama ini menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk berkembang, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi dan persaingan dengan produk impor.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menggandeng Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk ikut mendukung program tersebut. Salah satu lokasi percontohan yang akan digunakan adalah Laswi Heritage Bandung, aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan disulap menjadi pusat kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.

Baca Juga: Cak Imin Tegaskan JKN Dorong Produktivitas dan Efisiensi Usaha

Muhaimin menilai, langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita tahu Presiden berkomitmen agar UMKM terus berkontribusi bagi pertumbuhan PDB kita, bagi pertumbuhan ekonomi kita, penyerapan tenaga kerja, dan pergeseran tenaga kerja informal menuju tenaga kerja formal,” tutur Cak Imin.


Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM saat ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 90 persen total tenaga kerja di Indonesia.