Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Kota Solo mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan nol insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2025. Capaian ini dinilai mencerminkan tata kelola terintegrasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Program MBG yang resmi diluncurkan 6 Januari 2025 merupakan agenda nasional untuk meningkatkan gizi dan hasil belajar siswa. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini dengan pengoperasian sekitar 30.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Menumbuhkan Kepercayaan Publik Lewat Program Makan Bergizi Gratis
Dalam dokumen anggaran, alokasi dana awal sebesar Rp71 triliun telah disetujui, dengan pembahasan tambahan hingga Rp100 triliun, sehingga total kebutuhan 2025 diperkirakan mencapai Rp171 triliun. Di Jawa Tengah, program ini telah menjangkau lebih dari 5,7 juta penerima manfaat hingga pertengahan Oktober.
“Secara nasional, per 29 Oktober 2025 terdapat 13.514 SPPG aktif di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan, dengan kapasitas melayani 39,5 juta penerima manfaat. Realisasi anggaran tercatat Rp35,6 triliun atau 50,1 persen dari alokasi berjalan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indonesia Food Security Review (IFSR) Isyraf Madjid, Jumat (9/11).
Keberhasilan Solo disebut berakar pada pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah kota rutin mengundang orang tua murid ke dapur SPPG untuk melihat langsung proses penyajian dan memastikan transparansi.
“Kami ingin orang tua merasa tenang karena tahu siapa yang menyiapkan makanan untuk anak mereka, sekaligus memotivasi tim dapur untuk bekerja lebih baik,” ujar Wali Kota Solo Respati Ardi.
Untuk menjaga mutu gizi, Pemkot menerapkan daftar menu bergambar yang disusun oleh ahli gizi dan SPPG, menyesuaikan pedoman Badan Gizi Nasional (BGN) serta mengutamakan bahan pangan lokal. Penerapan visual menu ini menurunkan tingkat sisa makanan secara signifikan di sekolah.
Program MBG di Solo juga berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Pemerintah menata rantai pasok dengan memberdayakan pasar tradisional sebagai pemasok utama bahan pangan. Jalur distribusi yang lebih pendek menjaga kesegaran bahan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Isyraf menambahkan, pengawasan dilakukan secara preventif dan berlapis, termasuk pemeriksaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), uji bahan baku, dan pengawasan harian oleh Dinas Pangan dan Dinas Kesehatan. Unit Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) juga disiagakan untuk memeriksa bahan hewani seperti daging, telur, dan susu. Dari 40 dapur yang ditargetkan, 14 dapur telah beroperasi di bawah pengawasan ketat tanpa insiden.
Selain itu, Pemkot Solo menjalankan program “Billboard of the Month” untuk mengapresiasi SPPG berprestasi melalui publikasi foto di titik reklame strategis. Inisiatif ini diharapkan membangun budaya penghargaan dan memperkuat semangat pelaksana program.
“Kami tidak hanya fokus pada kesalahan, tetapi juga merayakan keberhasilan untuk membangun kompetisi dalam berbuat kebaikan,” tambah Wali Kota Respati.
Baca Juga: Kemenkop Siapkan Dana Bergulir untuk Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis
Dengan capaian ini, Solo dinilai menjadi rujukan nasional dalam implementasi Program MBG. Kota ini berhasil menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi dapat berjalan aman, transparan, dan berdampak ekonomi positif melalui kolaborasi lintas unsur.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar