Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        BPDP Kemenkeu Bidik 5.000 hektare Peremajaan Kebun Kakao di 2026

        BPDP Kemenkeu Bidik 5.000 hektare Peremajaan Kebun Kakao di 2026 Kredit Foto: Cita Auliana
        Warta Ekonomi, Pulau Bali -

        Pemerintah memperluas cakupan tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) 132/2024. BPDP kini juga mengelola komoditas kakao.

        Kepala Divisi Umum BPDP, Adi Sucipto, menyampaikan untuk peremajaan perkebunan kakao. BPDP menargetkan peremajaan seluas 5.000 hektare tahun 2026.

        “Dan kami harapkan, kalaupun nanti ceplok telur di 2026, moga-moga bisa 5 ribu hektare,” kata Adi dalam Press Tour Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian di Bali,Senin (24/11/2025).

        Adi menjelaskan bahwa target tersebut disusun berdasarkan ketersediaan bibit serta indikator kinerja utama (KPI) tahunan BPDP. Ia menegaskan bahwa penetapan KPI tidak bisa dilakukan dalam jangka lima tahun, harus menetapkan target yang realistis dan dapat diukur setiap tahun.

        Baca Juga: Purbaya Kembali Tagaskan Redenominasi Rupiah Bukan Ranah Kemenkeu Tapi BI

        Meski demikian, BPDP belum dapat memastikan besaran bantuan per hektare untuk program peremajaan kakao. Hal ini disebabkan aturan teknis berupa peraturan menteri pertanian (permentan) masih dalam proses finalisasi.

        “Satu terkait dengan aturan main. permentannya sampai dengan hari ini belum selesai. 

        Nah yang kedua, ketika permentan itu ditetapkan, ada perlu yang namanya cap dirjen. bagaimana pola mainnya, per hektare itu mau dapet berapa, apa yang kami bisa bantu, kami belum tahu. Nilai bantuan per hektare itu apa,” terangnya. 

        Baca Juga: Purbaya Kembali Tagaskan Redenominasi Rupiah Bukan Ranah Kemenkeu Tapi BI

        Ia menegaskan bahwa BPDP akan memberikan dukungan penuh begitu ketentuan teknis ditetapkan. Adi mencontohkan fleksibilitas BPDP ketika mendukung program peremajaan kelapa sawit.

        “Tetapi kalau yang diputuskan oleh Komrah kita, berapapun alokasi yang ditetapkan oleh kementan, full support oleh BPDP. Contoh kemarin sawit sebelumnya kan 30 ribu hektare,kemudian diubah jadi 60 ribu hektare, kami pun akan support 60 ribu sepanjang itu sudah diputuskan oleh komrah,” urainya.

        Baca Juga: BPDP dan Kemenkeu Satu Aceh Gelar Sinara Fest 2025, Gencarkan Literasi Perkebunan dan UMKM Naik Kelas

        Baca Juga: BPDP Gelar Workshop Penguatan Kelembagaan Kelapa di Maluku Utara

        Sebagai informasi, sebelumnya BPDP hanya bertugas mengelola dana untuk kelapa sawit, kini lembaga tersebut juga mencakup komoditas kakao dan kelapa.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Cita Auliana
        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: