Solusi Pemerintah Atasi Kerugian Serius Industri Kain Tenunan dari Kapas RI Akibat Impor

Pemerintah mencetuskan solusi dalam mengatasi kerugian serius yang dialami industri kain tenunan dan kapas dalam negeri akibat lonjakan impor pada produk serupa.

Sehingga Pemerintah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas impor produk kain tenunan dari kapas dan telah diundangkan pada 31 Desember 2025.

Baca Juga: Belasan Ribu Tenaga Kerja Terserap dalam Pembangunan KNMP, KKP Sebut Akan Terus Bertambah

Peraturan ini mencakup 16 nomor Harmonized System (HS) 8-digit yaitu 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yang berlaku mulai 10 Januari 2026. 

“Hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) membuktikan, industri dalam negeri yang memproduksi kain tenunan dari kapas mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor produk sejenis. Dengan demikian, dibutuhkan perlindungan melalui pengenaan BMTP selama tiga tahun yang terhitung mulai 10 Januari 2026–9 Januari 2029,” jelas Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi, dikutip dari siaran pers Kemendag, Jumat (9/1).

Penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan adanya  kerugian yang ditunjukkan dari sejumlah indikator, seperti terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial. 

Besaran BMTP untuk masing-masing nomor HS pada periode tahun pertama (10 Januari 2026–9  Januari 2027) yaitu sebesar Rp3.000–3.300/meter; tahun kedua (10 Januari 2027–9 Januari 2028)  sebesar Rp2.800–3.100/meter; dan tahun ketiga (10 Januari 2028–9 Januari 2029), sebesar  Rp2.600–2.900/meter. 

Sementara itu, Ketua Komite Regulasi API Andrew Purnama menilai bahwa penetapan BMTP atas  impor kain tenunan dari kapas oleh Kementerian Perdagangan merupakan langkah kebijakan yang  tepat untuk menjaga keseimbangan pasar dan memberikan ruang penyesuaian bagi industri tekstil nasional. 

Kebijakan tersebut mencerminkan respons pemerintah terhadap peningkatan tekanan impor yang berpotensi mengganggu kinerja industri domestik. 

API juga mendorong evaluasi kebijakan secara periodik berbasis data perdagangan dan dinamika pasar. 

BMTP merupakan pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius  industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

“Tujuan pengenaan BMTP yaitu agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau  ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan,” pungkas Julia.