Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Ditanya Biaya Impor Minyak Rusia, Begini Jawaban Purbaya

Ditanya Biaya Impor Minyak Rusia, Begini Jawaban Purbaya Kredit Foto: Cita Auliana
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tetap memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait mekanisme kompensasi energi.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat ditanya mengenai biaya dan mekanisme pembayaran impor minyak Rusia yang telah masuk ke Indonesia.

"Untuk minyak Rusia anda boleh bertanya ke Pertamina bayaannya gimana segala macam yang jelas untuk kami sih tagihan dari Pertamina kami bayarkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada," kata Purbaya dalam APBN KiTa, di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki mekanisme pembayaran kompensasi kepada Pertamina yang dilakukan secara berkala. Ia menyebut pembayaran kompensasi tersebut saat ini masih berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi setiap bulan itu ada 70 persen yang kompensasi. Kita masih upsi dipenuhi sampai September nanti,” katanya.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengabarkan bahwa impor minyak asal Rusia tahap pertama telah dilakukan. Bahlil mengonfirmasi impor tersebut dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di sektor minyak dan gas bumi, yakni Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Melansir Bloomberg News, minyak dengan volume 770 ribu barel telah dikirim dari Negeri Beruang Merah ke Indonesia pada 29 Juni 2026, dengan nilai sekitar US$75 juta.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Kontrak Impor Minyak Rusia Sudah Dilakukan Lewat Lemigas

Baca Juga: Bahlil Akui RI Sudah Impor 770 Ribu Barel Minyak dari Rusia Tahap Pertama

''Tahap pertama sudah dilakukan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ada operator-operator yang protes ke kamu? Sudah kita lakukan tahap pertama dilakukan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperintahkan lewat Lemigas,'' ujar Bahlil dalam gelaran Global Hydrogen Ecosystem Summit di Jakarta Convention Center, Selasa (21/7/2026).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Aditya Putra