Purbaya Bicara Asal Dana untuk Bayar Iuran Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berbicara mengenai asal dana untuk membayar iuran setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurut Purbaya, dana untuk iuran tersebut yang mencapai US$ 1 miliar atau Rp16,7 triliun itu sebagian besar akan bersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: IHSG Terpuruk, Airlangga Dorong Reformasi Pasar Modal

"Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (29/1).

Namun hingga sekarang dirinya mengtakn belum ada pembicaraan mengenai iuran sukarela tersebut. Tapi ia yakin Presiden Prabowo Subianto akan menugskan hal tersebut kepadanya.

"Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan Indonesia akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian sesuai dengan perintah Presiden Prabowo.

Namun dana untuk keanggotaan bukan membership fee, tapi kontribusi untuk misi perdamaian.

"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa membentuk Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ujar Sugiono usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dirinya menjelaskan dana tersebut untuk biaya rekonstruksi, dan jika membayar maka akan menjadi anggota tetap, namun tidak ada kewajiban bagi negar yang ikut Dewan Perdamaian untuk membayar iuran.

"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? uangnya dari mana? dananya dari mana? karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap," katanya.